MA Tolak PK Demokrat Kubu Moeldoko, Mahfud Md: Biasa Saja, jika Hakimnya Tidak Mabuk Pasti Ditolak

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan, putusan Mahkamah Agung terkait penolakan Peninjauan Kembali (PK) Demokrat kubu Moeldoko atau Demokrat hasil KLB Medan, sebagai hal yang biasa. Dia  sudah yakin jauh sebelumnya bahwa itulah yang akan terjadi.

"Dulu sudah saya sampaikan melalui podcast Intrique Prof. Rhenald Kasali bahwa jika hakim PK tidak sedang mabuk, niscaya upaya PK itu lebih masuk akal untuk ditolak. Mengapa? Karena gugatan Partai Demokrat yang mengatasnamakan Pak Moedoko selalu kalah di tingkat pemerintah maupun di semua tingkat pengadilan," ujarnya, Jumat (11/8/2023).

Mahfud menguraikan, mula-mula gugatan kalah di Kemenkum-HAM saat mengajukan penggantian kepengurusan di bawah kepemimpinan AHY. Kemudian kalah di PTUN, sampai akhirnya kalah di tingkat kasasi di MA.

"Oleh sebab itu, secara logis sulit utk percaya bahwa di tingkat PK vonis MA akan berubah, kecuali hakimnya mabuk, yakni mabuk dalam arti tidak bisa membaca secara utuh," jelasnya.

Apa yang dilontarkan Mahfud akhirnya terbukti. Hakim MA memutus secara sangat sesuai dengan logika hukum yang wajar.

"Harapan saya begini: Pertama, kepada Partai Demokrat (PD) pimpinan AHY, harap dipahamkan ke dalam bahwa pemerintah sama sekali tak punya rencana untuk mengalahkan Partai Demokrat yang sah di Pengadilan," ujarnya.

Kedua, kepada masyarakat umum harap dipahami bahwa ketika Menko Polhukam mengatakan PD pimpinan AHY itu akan menang di PK berdasar hukum yang logis, itu bukan karena Menko Polhukam membela PD di bawah AHY, melainkan hanya membela kebenaran hukum yang dituangkan oleh Menkum-HAM ke dalam Keputusan Menteri bahwa Kepengurusan AHY sah dengan segala akibat hukumnya.

"Itu yang dibela oleh pemerintah dalam menegakkan hukum terkait gonjang-ganjing di Partai Demokrat," pungkasnya.