Satpol PP Harus Merumuskan Pola Pemetaan Kerawanan untuk Mendukung Kelancaran Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menyatakan, Satpol PP beserta jajaran Sat Linmas harus sigap terhadap perkembangan agenda politik berupa Pemilu 2024.

“Saat ini sedang berjalan tahapan pendaftaran bagi para calon legislatif. Suasana di lapangan sudah banyak pemasangan berbagai bentuk gambar figur, tokoh sebagai calon yang akan berkompetisi di ruang-ruang publik yang bukan penempatannya dan bukan pada waktu tahapannya,” ujarnya, pada Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023, Rabu (30/8/2023).

Safrizal mengingatkan pemilu tidak lepas dari keterlibatan Satpol PP di provinsi, kabupaten, dan kota. Tentu dari perspektif penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) pada setiap tahapan proses pemilu ada tahapan yang memiliki tingkat kerawanan tertentu termasuk kerawanan potensi munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

“Saya harapkan melalui forum ini dapat merumuskan pola pemetaan kondisi sebenarnya kesiapan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024,” pinta Safrizal.

Safrizal menyebutkan peran lain satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yakni mengantisipasi dan kesiapan gerak menghadapi potensi munculnya gangguan. Para Kasatpol PP perlu mendiskusikan urgensi pembentukan desk trantibumlinmas Pemilu 2024 di daerah masing-masing.

“Momentum pertemuan ini sebagai wadah untuk saling berkoordinasi, sharing pengalaman di antara peserta dan mendiskusikan berbagai tantangan dan permasalahan untuk menghasilkan solusi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki,” ajak Safrizal.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan itu juga mengupas permasalahan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yakni ketersediaan SDM aparaturnya, sarana dan prasarana, SOP dan anggaran.

Dari aspek SDM aparatur yakni dari 105.877 jiwa jumlah anggota satpol PP, sebanyak 29.893 jiwa (28,24%) yakni berstatus PNS, dan 75.984 jiwa (71,76%) berstatus non PNS.