Wakil Ketua MPR: Kebijakan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Harus Dikaji Komprehensif

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan, pemanfaatan kendaraan listrik harus dikaji dari berbagai sektor agar menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik.

"Ragam kebijakan telah diterbitkan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di tanah air. Meski begitu upaya evaluasi dari kebijakan tersebut juga harus dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat," katanya, pada diskusi daring bertema Tantangan dan Peluang Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/9/2023).

Menurut Lestari, penggunaan kendaraan listrik didasarkan pada pertimbangan mengurangi dampak terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi gas buang, harus dikedepankan.

Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, potensi dampak teknis lainnya, seperti kesiapan infrastruktur, produksi, pembiayaan dan dampak sosial pemanfaatan kendaraan listrik juga harus dipikirkan secara matang.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap program pemanfaatan kendaraan listrik benar-benar bisa menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Di tengah isu dampak perubahan iklim yang meningkat dewasa ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya pelestarian lingkungan melalui berbagai cara harus terus diupayakan.

Rerie sangat berharap para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik, dalam mewujudkan sejumlah kebijakan yang mendukung proses pembangunan yang ramah lingkungan.