Ipuk Jamin Seleksi PPPK di Banyuwangi Transparan dan Gratis dari Awal hingga Akhir

Liputan6.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 untuk 659 formasi. Pendaftaran seleksi dibuka secara online mulai 20 September hingga 9 Oktober 2023. 

Tahun ini formasi PPPK yang dibuka untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk PPPK, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menetapkan kebijakan, tidak ada syarat minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

"Kebijakan ini untuk memberi kesempatan seluruh tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi untuk ikut seleksi PPPK. Juga tentunya ini kesempatan untuk masyarakat umum. Silakan manfaatkan kesempatan ini," kata Ipuk, Kamis (21/9/2023).

Ipuk mengajak putra-putri terbaik Banyuwangi untuk ikut bergabung memajukan daerah melalui PPPK. 

”Tambahan PPPK dari hasil rekrutmen ini akan semakin memperkuat tim pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan, sekaligus menjalankan kerja-kerja inovasi daerah," kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan, seleksi calon PPPK dilakukan secara transparan melalui proses pendaftaran hingga selesai. Seluruh tahapan seleksi tersebut tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. 

Karena itu, Ipuk berpesan agar para calon peserta bisa mempersiapkan diri secara maksimal dan tidak percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan bisa meloloskan peserta seleksi. 

"Perbanyak belajar dan berdoa. Minta restu orang tua. Jangan percaya apabila ada pihak yang menjanjikan dan memastikan diterima dalam seleksi tersebut. Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran untuk semua," kata Ipuk. 

Ditambahkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Ilzam Nuzuli, kuota formasi paling banyak dibuka untuk lowongan PPPK tenaga kesehatan, yakni sebanyak 465 lowongan. Disusul guru sebanyak 129 lowongan dan tenaga teknis 65 lowongan.

Pada seleksi PPPK tahun ini, terdapat dua jenis formasi yang dibuka, yakni formasi khusus dan umum.

Untuk lowongan guru, formasi khusus terdiri dari pelamar prioritas, eks-tenaga honorer kategori II, dan guru non-ASN yang terdaftar dapodik.

"Pelamar prioritas guru adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya," kata Ilzam.