Penjelasan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin soal Larangan Anies Gunakan Gedung Indonesia Menggugat

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menanggapi larangan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat untuk acara yang dihadiri bakal calon presiden Anies Baswedan.

Bey menyatakan, pihaknya menghormati upaya penyampaian ide maupun opini secara bebas di GIM. Namun, hal tersebut terlarang untuk agenda kampanye bakal calon presiden yang memasang alat peraga.

Bey merujuk pada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 15 tahun 2023, dimana partai politik diimbau tidak memasamng alat peraga di rumah sakit, sekolah dan fasilitas negara.

Pada kasus  Anies Baswedan, Bey menyatakan, saat  pengajuan permohonan izin disampaikan akan digunakan untuk diskusi, bukan kegiatan politik.

Bey mengatakan, sehari menjelang pelaksanaan acara pada Sabtu, 7 Oktober 2023, malam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang menjadi pengelola Gedung Indonesia Menggugat mendapati pemasangan baliho dengan tulisan capres-cawapres. Baliho tersebut kemudian diturunkan, sekaligus mengkonfirmasi ulang pada panitia mengenai acara tersebut.

"Dengan kasus ini kami berterimah kasih. Kami akan lebih terbuka, lebih transparan. Kami akan umumkan mana gedung yang boleh dan tidak boleh untuk kegiatan politik," ujarnya Selasa (10/10/2023), dikutip dari Antara.

Pihaknya juga akan mengundang KPU dan Bawaslu untuk mendiskusikan hal ini.

Sebelumnya,  Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan gagal menggelar diskusi di dalam Gedung Indonesia Menggugat saat menghadiri kegiatan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/10/2023).

Anies harus menerima kenyataan bahwa kegiatan yang akan dia hadiri di Gedung Indonesia Menggugat menghadapi kendala. Pihak pengelola membatalkan izin Gedung Indonesia Menggugat yang akan digunakan Anies.