Anwar Usman Absen Rapat pada Gugatan Ditolak tapi Ikut di Perkara yang Dikabulkan Sebagian, Hakim MK: Tindakan di Luar Nalar

Namun, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara nomor 91/PUU-XX1/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal calon presiden dan calon wakil presiden, Anwar Usman malah hadir.

"Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XX1/2023 diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar," tuturnya.

Arief mempertanyakan tindakan ipar Presiden Jokowi Usman dalam RPH itu. Dia mengatakan, setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Anwar menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 karena alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan sebaga mana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu.

"Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi," ujarnya.

Diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga perkara gugatan sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia capres-cawapres. Keputusan itu diambil oleh 8 Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Namun, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tidak ikut RPH dalam memutuskan tiga perkara itu pada Selasa 19 September 2023.

"Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, ketua M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga," kata Anwar saat membacakan putusan tiga perkara.

Adapun ketiga perkara gugatan itu ialah, Pertama, gugatan nomor 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon partai politik PSI, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhael Gorbachev Dom. Dalam petitumnya mereka meminta usia minimal capres-cawapres ialah 35 tahun.

Kedua, gugatan nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohanna Murtika. Petitumnya meminta usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman penyelenggara negara.

Ketiga, gugatan nomor 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa. Mereka meminta usia minimal capres-cawapres minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Namun, MK mengabulkan gugatan lainnya bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru. Petitumnya adalah meminta ditambahkan frasa 'berpengalaman sebagai kepala daerah' sebagai syarat capres-cawapres.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra