LIMA: KPU Harus Buat Klausul Kepala Daerah yang Bisa Maju Capres-Cawapres Hanya Gubernur

Jelang Sidang Pembacaan Putusan, Penjagaan Gedung MK Diperketat — Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), harus membuat klausul tegas, bahwa kepala daerah yang boleh maju capres/cawapres hanya gubernur saja.

“Putusan MK itu nanti harus diperjelas dalam PKPU. Jadi PKPU-nya nanti dinyatakan bahwa putusan MK itu hanya dapat dimaknai (capres/cawapres di bawah 40 tahun) hanya boleh mereka yang pernah menjabat sebagai gubernur,” kata Ray Rangkuti, Selasa (17/10/2023).

Padu Padan Setelan Blazer ala Kamala Harris Selama Kampanye Pilpres AS, Formal Bisa Semi Formal Oke

Adapun bupati/wali kota, lanjutnya, tidak dapat mencalonkan diri, karena tridak dinyatakan secara eksplisit dalam putusan MK. Putusan MK hanya menyatakan mereka yang berada di posisi sebagai gubernur.

Dijelaskan Ray Rangkuti, dalam putusan MK, sebenarnya hanya ada tiga hakim yang setuju bupati/walikota/gubernur boleh maju menjadi calon presiden atau wakil presiden. Sisanya adalah dua yang menerima dengan syarat (hanya gubernur saja yang boleh), dan empat lainnya menolak bupati/walikota/gubernur bisa maju sebagai capres/cawapres.

“Jadi sebenarnya posisinya adalah hakim MK yang setuju bupati/wali kota, dan gubernur jadi capres/cawapres hanya tiga. Sedangkan yang lain menolak bupati/walikota bisa jadi capres/cawapres,” ungkap Ray.

Kalaupun dua pendapat hakim yang menyatakan boleh maju capres/cawapres dianggap abstain, maka komposisinya adalah tiga menerima dan empat menolak.

“Yang menjadi pertanyaan adalah keputusan MK yang dibacakan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menggambarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materil Undang-undang Pemilu sebagai sesuatu yang sangat tidak biasa dan mengejutkan.

2 dari 2 halaman

Publik Bisa Ajukan Judicial Review

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Batas Usia Capres/Cawapres — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan hasil putusan sidang penetapan batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (16/10/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jika PKPU-nya nanti tetap mencantumkan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota bisa maju capres/cawapres, menurut Ray Rangkuti, publik bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

“Jika PKPU diujikan ke Mahkamah Agung, maka dinyatakan untuk sementara posisi (bupati/wali kota) adalah status quo. Karena sedang diujikan masyarakat ke MA,” kata Ray.