Tim Advokasi Peduli Hukum Akan Laporkan 9 Hakim MK ke MKMK Usai Kabulkan Sebagian Gugatan Almas Tsaqibbirru

Liputan6.com, Jakarta - Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia berencana melaporkan sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan MK (MKMK). Ini menyusul putusan MK yang mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru.

Keputusan ini juga membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Cawapres di Pilpres 2024.

Perwakilan tim advokasi, Yogi Pajar Suprayogi  menilai hakim MK tidak objektif dalam memeriksa perkara tersebut.

"Kan ada dasar hukumnya dalam mengawasi Hakim MK adalah Dewan Etik (MKMK) sehingga kami akan laporkan 9 Hakim MK ini dalam waktu dekat" kata Yogi dalam keterangannya, Rabu (18/10/2023).

Yogi menyayangkan putusan MK itu justru menimbulkan kontroversi. Padahal hukum mengenai usia capres dan cawapres telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 69 UU Pemilu. Yogi menyinggung MK mestinya tak berkutat pada hal yang bukan menjadi wewenangnya.

"Publik berharap banyak terobosan hukum untuk hal-hal yang belum diatur (kekosongan hukum) bukan malah membuat memperluas ketentuan sehingga menimbulkan kontroversi," ujar Yogi.

Sementara itu, anggota tim advokasi, Zentoni menegaskan sembilan hakim MK pantas dievaluasi akibat putusan kontroversial ini. Menurutnya, MK pantas dibubarkan kalau pada akhirnya sembilan hakim MK gagal dievaluasi atau diperiksa dalam proses etik.

"Evaluasi ini penting dan kalau evaluasi MK tidak dilakukan juga maka tidak ada salahnya MK dibubarkan karena tidak objektif," ujar Zentoni.