Pemkab Banyuwangi Guyur Dana Pilkada 2024 Rp 111 Miliar untuk KPU dan Bawaslu

Liputan6.com, Banyuwangi _ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyepakati dana hibah untuk Pilkada serentak 2024 sebesar Rp 111,5 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Muhammad Lutfi mengungkapkan, usai melalui berbagai tahapan, akhirnya para penyelenggara pemilu telah menandatangani (BA) anggaran Pilkada Selasa 17 Oktober 2023.

"Memang ada beberapa hal yang harus dicermati. Karena ini berkaitan dengan keuangan negara dan menyangkut pertanggungjawaban dalam durasi waktu dua bulan setelah diverifikasi. Kami evaluasi sesuai petunjuk pimpinan dan TAPD sudah sepakat dengan angka di berita acara," ujarnya, Jumat (20/10/2023).

Secara detail anggaran pilkada yang diperoleh Bawaslu Banyuwangi sebanyak Rp 21,3 miliar. Sementara dana yang didapat KPU mencapai Rp 90,2 miliar.

"Akan kami cairkan secara bertahap, tahun 2023 sebesar 40 persen direncanakan tahun depan sudah bisa. Sedangkan 2024 mencapai 60 persen pada Maret," paparnya

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengatakan, jumlah anggaran yang diberikan dirasa telah mencukupi kebutuhan pihaknya. Mengingat selisih anggaran yang didapat KPU dari pengajuan sekitar Rp 1,8 miliar.

"Saya rasa sudah mencukupi, karena sebelumnya kami mengajukan Rp 92 miliar. Sedangkan total yang ditetapkan TAPD awal Rp 84 miliar. Tapi dengan jumlah tersebut kami menolak. Lalu, TAPD menaikkan sendiri menjadi Rp 90,2 miliar tersebut dan totalnya masih mencukupi bagi kebutuhan kami mendatang," katanya. Kata Dwi

Jumlah tersebut paling banyak untuk pos logistik dan honor badan ad hoc kecuali Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Sebab, honorarium PPK dibantu dana sharing dari Pemprov Jatim.

Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kemendagri menetapkan jadwal pendaftaran pilpres 2024. Masa pendaftaran bagi pasangan calon presiden - calon wakil presiden akan berlangsung selama 7 hari, dar...

2 dari 2 halaman

Anggaran Mencukupi

"Tahapan pilkada yang kami dapatkan itu September, tapi belum dituangkan dalam peraturan KPU (PKPU). Kalau di PKPU masih November, makanya tahapan pilkada mulai September. Sehingga Oktober ini semua urusan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) harus selesai," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Adrianus Yansen Pale mengucapkan rasa syukur dengan jumlah anggaran pilkada untuk pihaknya yang ditetapkan Pemkab Banyuwangi. Dari ajuan awal Rp 25 miliar, pihaknya mendapat alokasi sekitar Rp 21 miliar.

"Alhamdulillah terima kasih ke Pemkab Banyuwangi. Ada hal yang kami hilangkan yaitu honor panwascam masuk dalam dana sharing dengan provinsi. Sebab, paling banyak dari pos honorarium ad hoc, kegiatan rapat, dan kebutuhan perkantoran," pungkasnya.