Bupati Ipuk Gelontorkan Rp 111,5 Miliar untuk Pilkada Banyuwangi 2024

Penandatangan NPHD dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (tengah); Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Dwi Anggraini Rahman; Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Adrianus Yansen Pale (Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi menyerahkan hibah daerah untuk Pilkada 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kam berharap anggaran ini bisa dioptimalkan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2024. Semoga semuanya bisa berjalan lancar,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin (13/11/2023).

Ipuk menyebut, untuk mendukung Pilkada 2024, pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 111,5 miliar. Dari jumlah tersebut akan diserahkan kepada KPU senilai Rp 90,2 miliar, serta untuk Bawaslu sebesar Rp 21,34 miliar.

Sesuai regulasi, 40 persen dana tersebut akan dicairkan paling lama 14 hari setelah penandatanganan. Dana ini dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan pilkada 2024.

Sementara, 60 persen lainnya akan dicairkan tahun depan, paling lama 5 bulan sebelum pemungutan suara.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengatakan, anggaran terbesar di KPU adalah untuk keperluan logistik dan honor. Mulai honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Dengan penandatanganan NPHD ini, kami akan segera mulai persiapan proses pentahapan," kata Dwi.

Kepala Bawaslu Banyuwangi Adrianus Yansen Pale menyebut 40 persen anggaran yang akan cair dalam waktu dekat bakal dipergunakan untuk operasional persiapan tahapan awal pilkada. Seperti rekrutmen penyelenggara ad hoc, baik panitia pengawas kecamatan (panwascam) maupun pengawas kelurahan dan desa.

“Selanjutnya, pada 2024 nanti kami akan mulai perekrutan pengawas TPS, sejumlah TPS di Banyuwangi,” kata dia.

Presiden Jokowi meminta calon presiden dan wakil presiden yang berlaga dalam Pemilu 2024, menjaga situasi kondusif. Termasuk tidak mengedepankan politik identitas dan SARA dalam pemilihan presiden.

2 dari 2 halaman

KPU RI Tetapkan 9.917 DCT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan 9.917 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI. Nantinya, mereka dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, dari jumlah yang masuk dalam DCT tersebut untuk keterwakilan perempuan pada Pemilu nanti sudah diatas 30 persen.

"Kemudian yang berikutnya sepanjang yang kami ketahui ya untuk DPR RI untuk caleg perempuan, caleg perempuan dari semua partai politik," kata Hasyim kepada wartawan, Jumat (3/11).

"18 partai politik itu keterwakilannya untuk di semua dapil di seluruh Indonesia itu sudah di atas 30%," sambungnya.

Berikut daftar caleg DPR RI yang masuk DCT:

1. PKB (580 caleg: 376 laki-laki dan 204 perempuan, 35,17%)

2. Partai Gerindra (580 caleg: 370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21%)

3. PDIP (580 caleg: 388 laki-laki dan 192 perempuan, 33,10%)

4. Partai Golkar (580 caleg: 383 laki-laki dan 197 perempuan, 33,97%)

5. Partai NasDem (580 caleg: 380 laki-laki dan 200 perempuan, 34,48%).

6. Partai Buruh (580 caleg:370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21%)

7. Partai Gelora (396 caleg: 253 laki-laki dan 143 perempuan, 36,11%)

8. PKS (580 caleg: 357 laki-laki dan 213 perempuan, 36,72%)

9. PKN (525 caleg: 327 laki-laki dan 198 perempuan, 37,71%)

10. Partai Hanura (485 caleg: 298 laki-laki dan 187 perempuan, 38,56%)