Wujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera Butuh Kolaborasi yang Kuat Semua Pihak

PLH Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P Bolombo. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan, dibutukan kolaborasi semua stakeholder di pusat, daerah, hingga desa guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Ini karena kondisi desa yang sangat beragam karakteristik dan jenisnya.

"Keragaman ini tentunya akan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa," katanya saat rapat koordinasi penyelanggaraan pemerintahan desa se-Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah, Senin (13/11/2023), dikutip dari Antara.

La Ode menjelaskan, untuk mendukung program Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran, Kemendagri memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Peningkatan kapasitas itu diantaranya melalui pelatihan peningkatan kompetensi, manajemen pemerintahan, keuangan, kepemimpinan (leadership) dan manajerial secara umum melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). P3PD merupakan program kerjasama antara Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank).

La Ode juga menyoroti pengukuhan Pengurus DPD APDESI Kalimantan Tengah. Menurutnya, sampai saat ini, APDESI menjadi wadah asosiasi para Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Indonesia.

"APDESI berkontribusi komunikasi, koordinasi, bersinergi membantu dan mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa," paparnya.

La Ode berharap APDESI tetap menjaga kekompakan dan kondusivitas pemerintah desa, terus bekerja bersama demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kemendagri resmi luncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). ADM diklaim mudahkan masyarakat urus data kependudukan.

2 dari 2 halaman

Bahas Isu Strategis Desa

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, rapat koordinasi penyelanggaraan pemerintahan desa ini merupakan wadah bersama Kepala Desa untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan dan penguatan tata kelola pemerintahan di desa, di antaranya batas desa.

Beberapa isu strategis desa yang disampaikan, yaitu pembangunan listrik desa, pembangunan infrastruktur desa, pembangunan sumber daya manusia di desa, penguatan sektor kesehatan desa (stunting), pangan desa, dan inflasi serta tingkat perkembangan inflasi di desa.

"Diperlukan integritas dan Kejujuran dalam bertugas untuk memberikan yang terbaik bagi desa di akhir masa jabatan kepala desa, karena yang paling mengetahui Kondisi desa adalah kepala desa," katanya