PP Muhammadiyah Bebaskan Kader Masuk Tim Sukses Capres-Cawapres, Tapi Harus Nonaktif

Cendekiawan Muhammadiyah,Prof Abdul Mu'ti. (Liputan6.com/ ist)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, anggota maupun unsur pimpinan persyarikatan harus nonaktif dari kepengurusan apabila memutuskan masuk dalam tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Sudah ada kebijakan dari PP Muhammadiyah bahwa mereka yang menjadi tim sukses, apalagi mereka yang menjabat sebagai pimpinan di amal usaha dan pimpinan persyarikatan, maka mereka nonaktif dari jabatannya," katanya, ditulis Minggu (19/11/2023).

Mu'ti menuturkan PP Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada unsur pimpinan maupun anggota masuk dalam tim sukses capres-cawapres, termasuk maju sebagai calon anggota legislatif.

Namun demikian, mereka harus menanggalkan posisinya dalam kepengurusan maupun jabatan yang diemban dalam organisasi, termasuk sebagai rektor perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah.

"Jadi kalau ada rektor yang menjadi tim sukses mereka nonaktif dari jabatannya, begitu pula kalau ada pimpinan persyarikatan juga mereka harus nonaktif dari jabatannya," ujar dia.

Setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 usai, PP Muhammadiyah mempersilakan mereka kembali menduduki jabatan atau kepengurusan seperti semula.

"Bagi yang menjadi calon anggota legislatif kalau mereka terpilih, maka mereka diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah kembali sebagai pimpinan persyarikatan atau amal usaha atau mereka memilih aktif penuh sebagai anggota legislatif," tutur Mu'ti.

Nomor urut capres-cawapres disambut antusias oleh masing-masing pasangan. Melalui pantun, Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, hingga Ganjar-Mahfud, yakin nomor urut mereka sudah yang paling tepat. Lalu bisakah nomor urut mempengaruhi pilihan masyarakat ?...

2 dari 2 halaman

Harus Dipatuhi Anggota

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Liputan6.com/Andry Haryanto)

Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin menambahkan aturan itu berlaku dan harus dipatuhi seluruh pengurus mulai dari jenjang pimpinan pusat sampai level ranting.

"Sehingga tidak perlu ada satu semacam tarik-menarik gitu ya sehingga mudah-mudahan bisa dipahami," kata dia.

Izzul juga mengingatkan seluruh warga persyarikatan agar silaturahim di lingkungan Muhammadiyah tidak terganggu dengan Pemilu 2024 yang merupakan agenda rutin lima tahunan itu.

"Jangan membawa persoalan politik itu di lingkungan dalam Muhammadiyah. Silakan punya pilihan dan punya preferensi politik yang berbeda-beda tetapi di lingkungan Muhammadiyah kita tetap satu sebagai warga Muhammadiyah," ucap dia.