BPSDM Kemendagri: Wujudkan Indonesia Emas 2045 Butuh ASN Unggul

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menekankan pentingnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Kompetensi itu meliputi bidang teknis, sosial kultural, maupun manajerial.

Dalam kompetensi teknis, Sugeng menjelaskan, ASN perlu memiliki kesiapan untuk memetakan keadaan dan membuat data yang akurat dan terpadu. Apalagi, untuk menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah telah menggariskan kebijakan, tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan.

Terkait persoalan kemiskinan, misalnya saja, ASN harus siap memetakan kemiskinan yang ekstrem. Saat ini, sebaran kemiskinan ekstrem sekitar 9,57 %.

"Harus bisa petakan, kemiskinan ekstrim ada dimana, kebutuhannya apa, dan mengapa? Inilah pendekatan berbasis kompetensi," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Tahun 2023, di Belitung, Kamis (23/11/2023).

Begitu pula dalam persoalan stunting. Kompetensi ASN sangat diperlukan untuk membuat kebijakan yang sesuai data, memilih petugas yang kompeten, dan mengarahkannya sesuai dengan data. Untuk stunting target prevelansi di 2024 adalah 14%, meski rerata nasional saat ini masih di angka 21,63%.

"Kenapa stunting menjadi concern kita? 2045 di depan mata, kita membutuhkan sejak awal generasi yang sanggup menjadi penggerak pembangunan," katanya.

Selanjutnya terkait investasi, Sugeng menjelaskan, dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi yang bisa menarik investor. Hal ini sangat diperlukan karena realisasi investasi masih rendah. Dari target Rp 1.600 triliun, saat ini baru terealisasi sebesar Rp 500 triliun.

"Kita butuh ASN yang kompeten sesuai dengan arah kondisi yang kita harapkan ke depan, bagaimana kita tarik investor dengan realiasasi investasi yang masih kecil. Kita butuh ASN yang pasarkan investasi kita," katanya.

Sementara itu, terkait kompetensi sosial kultural, ASN harus bisa mengangkat kearifan lokal dan kekayaan budaya sebagai nilai jual yang bisa bermanfaat untuk pembangunan dan ekonomi. "Jangan salah. Kita tawarkan keramahtamahan, aman, ini keunggulan budaya," ujarnya.

Adapun kompetensi manajerial diperlukan sesuai dengan yang diamanatkan UU 23 Tahun 2014, yang menyebutkan, setiap ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi pemerintah.