Sukses

P3PD Diyakini Berhasil Tingkatkan Kapasitas Aparatur Tuntaskan Batas Desa

Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendadgri) La Ode Ahmad P Bolombo menyatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) berhasil membantu aparatur desa memahami persolan batas desa.

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendadgri) La Ode Ahmad P Bolombo menyatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) berhasil membantu aparatur desa memahami persolan batas desa.

P3PD merupakan solusi dalam rangka menyiapkanaparatur Desa yang handal dalam mewujudkan tata kelola Desa yang lebih baik dan berkualitas.

"Pelatihan ini dapat kita simpulkan telah berhasil membantu aparatur di Desa untuk memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan substansi terkait batas Desa itu sendiri," kata La Ode pada Rapat Evaluasi Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam rangka Penataan Kewenangan Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk Kualitas Belanja Desa Tahun 2023”, di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

La Ode menjelaskan, penetapan batas desa merupakan langkah awal dalam proses perencanaan tata ruang partisipatif di tingkat Desa. Batas Desa yang telah ditegaskan akan memperjelas batas pelaksanaan kewenangan Desa.

Batas Desa yang jelas juga akan menjadi dasar bagi perencanaan penggunaan lahan di Desa, pemetaan batas kepemilikan lahan, dan menjadi bagian integral dalam penyusunan tata ruang di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Selain itu, dengan ditetapkannya batas Desa dalam Peraturan Bupati/Walikota maka administrasi kependudukan, pertanahan, dan aset di Desa memiliki kejelasan.

Yang tak kalah penting juga, kejelasan batas Desa dapat menekan/antisipasi potensi konflik batas wilayah Desa yang tentunya tidak diinginkan.

"Dalam rapat ini saya ingin menyampaikan bahwa progres penyelesaian batas wilayah administrasi Desa hingga saat ini yang sudah dilaporkan daerah kepada Kemendagri masih sangat rendah," katanya.

Dari sejumlah 75.265 Desa diIndonesia, diketahui bahwa hingga akhir bulan Juni 2023baru sejumlah 3.709 Desa (4,93%) yang berasal dari 74 Kabupaten pada 24 Provinsi yang telah melaporkanPeraturan Bupati/Wali Kota tentang Peta Batas Desa.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penyelesaian Peta Batas Desa

Namun, ia meyakini bahwa capaian penyelesaian batas wilayah Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah lebih dari angka tersebut.

"Oleh karena itu, melalui forum ini saya mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dan melaporkan kepada Kemendagri sebagai Wali Data Peta Batas Desa terkait progres batas Desa yang telah selesai dilaksanakan," ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan evaluasi ini dapat menjadi awal yang baik dalam perbaikan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem akuntabilitas, dan percepatan penyelesaian peta batas Desa ke depan.

P3PD merupakan program pemerintah yang secara struktur dikawal olehbeberapa Kementerian dan Lembaga, termasuk Kemendagri sebagai unit pelaksana program pada komponen 1 P3PD.

Pelatihan tematik PAD PPBDes telah dilaksanakan dari tanggal 20 September sampai dengan 19 November 2023. Target pesertanya sebanyak 25.140 peserta yang tersebar di 6.204 Desa, 886 Kecamatan, 136 Kabupaten/Kota pada 31 Provinsi. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.