Patroli Siber Bareskrim Temukan Dugaan Data Pemilih KPU Bocor, Langsung Gelar Penyelidikan

KPU pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.

"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).

Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo" tersebut.

KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, termasuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol itu.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai perlu audit dan forensik terhadap sistem keamanan serta server Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sehubungan dengan dugaan 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) bocor, kemudian peretas menjual data tersebut.

"Masih perlu audit dan forensik terhadap sistem dan server KPU ini guna memastikan titik serangan peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut," kata Pratama, dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Menurut Pratama, jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role admin, hal ini tentu saja sangat berbahaya pada Pemilu 2024 karena bisa saja akun dengan role admin tersebut untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara.

"Ini tentunya akan mencederai pesta demokrasi, bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," kata Pratama.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC menyatakan, sambil melakukan investigasi, lanjut dia, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut sehingga bisa mencegah user yang semula didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali.