Sukses

TKN Prabowo-Gibran Sebut Kubu AMIN yang Usulkan Debat Cawapres Ditemani Capres

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Dradjad H Wibowo, mengatakan format debat Pilpres 2024 adalah usulan perwakilan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Itu sebabnya, dia heran kenapa Anies mengaku timnya belum diajak berbicara.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Dradjad H Wibowo, mengatakan format debat Pilpres 2024 adalah usulan perwakilan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Itu sebabnya, dia heran kenapa Anies mengaku timnya belum diajak berbicara.

“Narasi dan persepsi yang berkembang saat ini ada kesan seolah-olah Presiden Jokowi mengintervensi KPU dalam penentuan format debat Capres-Cawapres. Seolah-olah hal itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada pak Prabowo, dan lebih khusus lagi kepada mas Gibran,” kata Dradjad, Minggu (3/12/2023).

Menurut Dradjad, usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama dalam setiap sesi debat itu muncul dalam rapat KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023.

Dalam rapat tersebut paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran ipimpin Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, menurut Dradjad, perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan. Salah satunya meminta agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir bersama, pembagian waktu berbicara silakan diatur oleh KPU.

“Usulan ini disampaikan seorang Ibu perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Burhan menyampaikan beberapa masukan atau usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin di atas.

“Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini Beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut,” katanya.

 

2 dari 3 halaman

Siap Debat dengan Format Debat Apa Pun

Merujuk notulen internal TKN Prabowo-Gibran, menurut Drajat, usulan format debat tersebut datangnya justru dari tim Anies-Muhaimin.

Dradjad mengaku sangat menjunjung tinggi check and recheck, sehingga dia menyarankan agar pasangan Anies-Muhaimin mengonfirmasinya kepada tim Anies-Muhaimin sendiri. Khususnya mereka yang hadir dalam rapat di atas. Dengan demikian, segala sesuatunya menjadi jelas dan gamblang.

Ditegaskan Dradjad, Prabowo maupun Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU. Tentu dalam debat tersebut mereka berdua akan menyampaikan program-program Prabowo-Gibran, seperti makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, program bagi Generasi Milenial dan Generasi Z, dan sebagainya. Mereka berdua juga akan menjelaskan apa saja manfaat program-program tersebut bagi Indonesia.

3 dari 3 halaman

Anies Mengaku Belum Pernah Diajak Berbicara KPU

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan mengaku pihaknya belum pernah diajak berbicara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan format debat capres-cawapres.

Diketahui, untuk debat capres-cawapres nanti akan dimulai pada Selasa, 12 Desember 2023 dan terakhir pada 4 Febuari 2024.

"Jadi gini, setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usul terkait format debat. Dan tim belum pernah diajak berbicara," kata Anies di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12).

"Pengalaman kami dulu selalu tiga-tiga pasangan calon itu ada urusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku terkejut, dengan penetapan format debat capres-cawapres yang nanti dilangsungkan.

"Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nanti pada waktunya suratnya akan disampaikan juga ke beliau," ungkapnya.

Lalu, saat disinggung terkait dengan apakah dirinya mendukung debat cawapres dibuat secara sendiri. Menurutnya, hal itu memang harus dilakukan untuk menghormati rakyat Indonesia.

"Ini adalah soal menghormati rakyat Indonesia, rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana, dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya, jangan disembunyikan," ujarnya.