Kepala BNN Baru Marthinus Hukom Janji Akan Bikin Miskin Bandar Narkoba, Caranya?

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom yang baru bertekad menjadikan bandar narkoba jatuh miskin dengan menghentikan suplai, permintaan dan dukungan keuangan.

"Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian terkait peredaran narkoba yakni suplai, permintaan dan dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hentikan, kita miskinkan bandar-bandar narkoba tersebut," kata Marthinus, Jumat (8/12/2023).

Dia mengatakan keterlibatan aparat penegak hukum serta aparatur sipil negara dapat membuat jaringan narkoba semakin kuat. Oleh karena itu dia tidak akan menolerir keterlibatan anggota Polri/TNI dan PNS, dalam peredaran narkoba.

"Maka kita harus melemahkan segala struktural, semua jaringan-jaringan tersebut. Kita harus juga melemahkan sumber-sumber keuangannya sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk melakukan peredaran narkoba," ujarnya.

Marthinus Hukommengatakan akan memberi tindakan tegas terhadap aparat penegak hukum yang terlibat.

"Sebelum ke sini saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri. Saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam struktur," jelasnya.

Ia juga akan menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk meminta dukungan serupa.

"Begitu juga dengan ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (dan Reformasi Birokrasi), dan menteri-menteri lain yang mungkin bisa membantu membersihkan ke dalam struktur," ujarnya.

Dia mengatakan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika, salah satunya dengan memutuskan mata rantai peredaran narkoba dengan memberhentikan suplai, serta menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan atau mengurangi permintaan.

Adapun mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu menilai, pendekatan kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak jauh berbeda dengan yang ada di Detasemen Khusus 88, tempatnya dulu bertugas.

Menurutnya baik Densus 88 maupun BNN memiliki tiga pendekatan yakni pendekatan hukum, pendekatan pencegahan dan pendekatan rehabilitasi, namun dengan menggunakan dua patron yang berbeda.