Bawaslu Buka Suara Terkait Tudingan Paslon AMIN Dipersulit Kampanye di Tuban

Liputan6.com, Tuban - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban angkat bicara terkait adanya kabar jika pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dipersulit ketika kampanye di wilayah setempat pada beberapa hari lalu.

Kabar tersebut disampaikan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia menyebut Anies dipersulit karena akses pendaratan helikopter di beberapa lapangan terbuka di Kabupaten Tuban tak kunjung mendapatkan izin.

Ketua Bawaslu Tuban M Arifin menjelaskan, pada saat itu belum ada surat masuk dari paslon nomor urut 1 terkait jadwal pendaratan helikopter di halaman mapolres ataupun Semen Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan maupun koordinasi dengan pihak terkait.

“Berdasarkan hasil pengawasan baik berupa pencegahan maupun koordinasi dengan semua pihak, termasuk pak Kapolres tadi menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada surat masuk terkait jadwal landing di Kabupaten Tuban dari paslon AMIN atau paslon lain juga belum ada,” ungkap Ketua Bawaslu Tuban, Jumat (4/1/2024).

Pihaknya juga mengaku tidak menerima surat terusan terkait pemberitahuan atau izin pendaratan Anies dari Bawaslu Jatim maupun Polda Jatim melalui Polres Tuban.

“Bawaslu juga tidak ada terkait surat yang turun dari Bawaslu Provinsi berupa tembusan atau apa kaitannya dengan jadwal landing dari paslon AMIN di Kabupaten Tuban,” tegas Arifin.

Ia menjelaskan pada prinsipnya kepolisian, BUMN, TNI, Bawaslu, dan KPU semua harus bersikap netral. Artinya, dalam perkara ini ketika ada satu pasangan calon yang akan landing di Tuban, maka pihaknya tidak akan menolak dan mempersilakan selama sesuai prosedur.

“Kalau 1 boleh, 2 juga boleh, 3 juga harus boleh, kalau memang itu ada prosedur dari penanggung jawab tempat yang mempunyai fasilitas untuk landing. Maka ketika persyaratan cukup dan terpenuhi, silahkan,” tegas M. Arifin.

Bawaslu membenarkan jika kampanye paslon ini merupakan agenda nasional bukan agenda partai politik tertentu. Oleh karena itu, prinsipnya memfasilitasi untuk semua paslon sesuai dengan aturan yang berlaku.