Gibran Jelaskan Transisi Energi Hijau, Bakal Berlakukan Pajak Karbon

Ia mengatakan bahwa hilirisasi yang direncanakan pasangan Prabowo-Gibran tidak terbatas pada sektor tambang, tetapi juga pada sektor pertanian, maritim, dan digital.

"Intinya, Indonesia tidak boleh lagi mengirim barang mentah, untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kami akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioavtur, biodiesel, dan bioethanol, yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40," ujar Gibran.

Pada kesempatan itu, Gibran juga menyebut program Green Jobs sebagai peluang kerja ramah lingkungan masa depan, mekanisasi petani di antaranya termasuk smart farming dan agenda reforma agraria yang bakal dilanjutkan jika pasangan Prabowo-Gibran terpilih di Pilpres 2024.

Gibran juga menyebut RUU Masyarakat Adat, yang saat ini belum disahkan menjadi undang-undang, bakal didorong untuk lebih berkeadilan.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Untuk debat keempat, KPU menunjuk 11 ahli, praktisi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil sebagai panelis, di antaranya Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia), Prof. Hariadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB), dan Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).

Berikutnya, Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform), Prof. Arif Satria (Ahli Ekologi Politik/Rektor Institut Pertanian Bogor), Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung).