KPU: Jokowi Ajukan Cuti ke Dirinya Sendiri Jika Mau Kampanye Pemilu 2024

Sebelumnya, Jokowi selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi.

Istana menanggapi polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, pernyataan Presiden Jokowi itu dalam konteks menjawab pertanyaan jurnalis mengenai menteri yang ikut dalam tim sukses paslon.

"Pernyataan Bapak Presiden di Halim, Rabu 24/01/2024, telah banyak disalahartikan. Apa yg disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang Menteri yg ikut tim sukses," kata Ari kepada wartawan, Kamis (25/1).

Ari menerangkan, dalam merespon pertanyaan itu, Presiden Jokowi memberikan penjelasan terutama terkait aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri maupun presiden.

Dia menuturkan, dalam pandangan Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 281 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Kampanye Pemilu boleh mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Artinya, Presiden boleh berkampanye. Ini jelas ditegaskan dalam UU. Tapi, memang ada syaratnya jika Presiden ikut berkampanye. Pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku, dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara," jelasnya.

Ari menambahkan, dengan diijinkannya Presiden untuk berkampanye, maka UU Pemilu juga menjamin hak Presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau pasangan calon tertentu sebagai peserta pemilu yang dikampanyekan dengan tetap mengikuti batas yang telah diatur dalam UU.

"Sekali lagi, apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan hal yang baru. Koridor aturan terkait hal ini sudah ada di UU Pemilu. Demikian pula dengan praktek politiknya juga bisa dicek dalam sejarah pemilu setelah reformasi," ucapnya.

Ari lalu mengambil contoh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dulu juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya.

"Dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya," kata Ari.

Selain itu, lanjut Ari, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua pejabat publik atau pejabat politik harus berpegang pada aturan main. Jika aturan memperbolehkan, maka silakan dijalankan.

"Kalau aturan melarang maka tidak boleh dilakukan. Itu artinya, Presiden menegaskan kembali bahwa setiap pejabat publik/pejabat politik harus mengikuti/ patuh pada aturan main dalan berdemokrasi," pungkasnya.