Respons Ganjar, Anies dan Kubu Prabowo soal Jokowi Akan Kampanye di Pemilu 2024

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyakini, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri akan berkerja mengikuti sumpah dan taat pada Undang-Undang Dasar.

Hal ini dikatakannya saat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.

"Saya percaya ASN, TNI-Polri aka bekerja mengikuti sumpah yang mereka ucapkan saat mereka bertugas dan sumpahnya mengatakan mereka harus taat pada UUD, sumpahnya mereka harus taat pada seluruh aturan, itu sumpah," kata Anies di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, Kamis (25/1).

"Jadi sumpah itu diatas instruksi atasan dan sumpah itu harus di jaga dan saya percaya TNI, Polisi ASN orang-orang yang akan menjaga sumpah itu. Ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya dihadapan Allah, tapi juga dia harus menceritakan apa yang dikerjakan di tahun 2024 ini," sambungnya.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini merasa heran terkait dengan Pemilu ini yang baru mempertanyakan soal kenetralitasan. Apalagi, Pemilu disebutnya sudah lima kali dilakukan di Indonesia.

"Anda bayangkan coba, kita sudah 5 kali Pemilu, baru tahun ini aja ada pertanyaan soal kenetralan. Sekarang kalau jadi kepala desa, jadi kepala polisi, jadi komandan kira-kira 5-10 tahun nanti ditanyain enggak sama anak-anaknya dulu tahun 2024, bapak termasuk rombongan yang netral atau rombongan yang cawe-cawe?," sebutnya.

"Jawab apa nanti sama anak cucunya? dan saya percaya semua bilang saya termasuk rombongan netral, saya termasuk menjaga sumpah dan itu bisa dikatakan dengan bangga. Tapi kalau yang cawe-cawe, yang mengganggu nah harus bohong nanti," sambungnya.

Lalu, saat disinggung soal apakah nantinya Jokowi yang merupakan seorang presiden tidak akan memakai fasilitas negara jika ikut melakukan kampanye. Menurutnya, netral tidak harus memerlukan effort apapun.

"Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apapun, tapi kalo intervensi itu harus ada effort. Kalau mau terlibat itu harus ada effort khusus," ungkapnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Ahmad Muzani sangat senang jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan haknya untuk berkampanye. Namun, Muzani mengembalikan hal itu kepada Presiden Jokowi.

Hal ini dikatakan Muzani saat menjawab pertanyaan jurnalis apakah TKN berharap Jokowi memihak dan berkampanye untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kami menyerahkan sepenuhnya hak itu kepada Presiden Joko Widodo. Jika beliau akan berkampanye kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali beliau akan turun gunung," kata Muzani di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

Meski demikian, Muzani tetap percaya diri Prabowo-Gibran akan menang meski Presiden Jokowi memilih tidak turun gunung. Sekjen Gerindra ini optimis paslon 02 menang satu putaran.

"Jika mungkin beliau tetap seperti ini, tidak berkampanye, kami hormati dan kami juga percaya diri bahwa Prabowo-Gibran menang satu putaran," ucapnya.

Muzani menambahkan, Presiden Jokowi pernah berkampanye saat Pilpres 2019. Sehingga, Presiden ikut berkampanye bukan sesuatu yang baru di perpolitikan Indonesia.

"2019 sudah terjadi dimana Pak Jokowi ketika itu menjadi calon Presiden juga harus berkampanye untuk dirinya kalau sekarang beliau berkampanye untuk orang lain, tapi sama saja intinya berkampanye dan itu pernah dilakukan oleh Pak Jokowi 2019," pungkasnya.