Datangi Rembug Rakyat di Pasuruan, Mahfud Janji Lunasi Utang Petani hingga Perbanyak Bansos

Menyinggung soal bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, Mahfud Md menyatakan bahwa bansos bukan milik orang-perorangan, melainkan kewajiban konstitusi negara untuk melindungi rakyat miskin.

"Jika nanti Ganjar-Mahfud terpilih, jumlah bansos akan diperbanyak dan lebih tepat sasaran. Sebab, banyak bansos yang salah peruntukkan karena administrasi-nya kacau," kata Mahfud dilansir Antara.

Menurut dia, pembagian bansos yang dilakukan di pinggir jalan tidak boleh karena harus diberikan berdasarkan data. Karena itu, pihaknya menawarkan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang berguna antara lain untuk mencatat secara tepat seluruh penerima bansos agar tepat sasaran.

Mahfud pun menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum dan keadilan, serta takkan berkompromi dengan para pelanggar hukum.

"Ini bukan janji kosong. Semua sudah dihitung apalagi jika kita babat habis korupsi. Ini yang akan kita lakukan dalam tahun pertama pemerintah kita," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) bukan demi urusan elektoral, namun sebagai cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.

“Keputusan dari Prof Mahfud Md bukan atas dasar kalkulasi elektoral, tetapi sebagai cerminan prinsip yang sangat fundamental dalam politik untuk memberikan keteladanan, tidak mencampuradukkan antara kekuasaan dan elektoral,” tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

asto menyebut, ada berbagai pihak yang menyayangkan mundurnya Mahfud Md dari jabatan menteri lantaran dapat kehilangan keistimewaan atau privilege.

“Tetapi di sinilah cermin totalitas dari Prof Mahfud Md. Dan, apa yang dituliskan Pak Mahfud ini semakin memperkuat suara kelompok-kelompok pro demokrasi. kalau suara itu sudah muncul jauh sebelum ketika ada indikasi, bagaimana Mas Kaesang dalam waktu dua hari menjadi anggota PSI, menjadi ketua umum PSI, bagaimana Mas Gibran dengan pengalaman dua tahun, ini pak Jokowi sendiri mengatakan, sebagai wakil presiden,” jelas dia.

“Jadi suara-suara itu sudah sangat kuat. hanya momentumnya itu beresonansi ketika Prof Mahfud mengundurkan diri. Dan, sekali lagi itu prinsip,” sambungnya.

Menurut Hasto, keteladanan Mahfud Md juga selalu ditunjukkan dalam setiap persoalan hukum yang terjadi di negeri ini. Seperti sikapnya dalam penanganan perkara mantan Wamenkumham Eddy Hiariej yang lolos dari jerat pidana lewat praperadilan, serta munculnya berbagai intervensi yang diduga berbentuk lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi perihal batas usia capres.