Sukses

Muzani: Tidak Menutup Kemungkinan Prabowo Angkat Menteri dari Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo Subianto-Gibran menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebelum mengumumkan susunan kabinet.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo Subianto-Gibran menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebelum mengumumkan susunan kabinet.

Hal tersebut sekaligus membantah informasi beredar terkait susunan tokoh yang akan menjadi menteri di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari KPU yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan capres dan cawapres untuk menjadi pemenang pemilu," kata Muzani, di Jakarta, Selasa (21/2/2024).

Menurut Muzani, Prabowo sudah membicarakan berapa langkah yang akan dia diambil setelah resmi dilantik, termasuk soal susunan kabinet. Hal tersebut telah dibicarakan berbeda Prabowo dengan partai koalisi dan pihak-pihak lain.

Dia pun yakin Prabowo-Gibran akan memilih tokoh yang tepat untuk bekerjasama sebagai menteri selama satu periode.

Bahkan, Muzani menambahkan tidak menutup kemungkinan Prabowo akan mengambil menteri yang juga telah bekerja di era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Tentu saja presiden terpilih akan perhatikan kinerja dari kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin yang dianggap masih cukup kapabel dan cukup layak untuk bisa dilanjutkan dalam kerja sama dengan Prabowo-Gibran," kata dia.

 

2 dari 2 halaman

Raihan Suara Pemilu

Untuk diketahui, berdasarkan situs resmi KPU yang dikutip hari ini pukul 20.16 WIB, tercatat perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai 58,72 persen. Di posisi ke dua ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,26 persen dan terkait ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,03 persen.

Data itu berdasarkan hasil quick count yang digelar KPU dari 82.3236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 73,01 persen dari jumlah seluruh TPS di Indonesia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.