Ada Pelanggaran saat Pemilu Serentak, 3 TPS di Bangkalan Gelar Pemungutan Suara Ulang

Liputan6.com, Bangkalan - Sebanyak 3 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (24/2/2024), menggelar pemungutan suara ulang (PSU) karena ditemukan adanya pelanggaran saat pemungutan suara serentak pada 14 Februari 2024.

PSU dilakukan di TPS 4 Desa Ujung Piring Kecamatan Kota, TPS 7 Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Labang dan di TPS 4 Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan.

"Untuk TPS di Desa Glagah ini, pemilihannya sebanyak tiga jenis, yakni DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi, sedangkan dua TPS lainnya lima jenis pemilihan, yakni DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden," katanya.

Ia menjelaskan, sebagaimana pemungutan suara pada 14 Februari 2024, PSU di tiga TPS itu mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Masyarakat pemilih antusias datang ke TPS dengan tingkat partisipasi sekitar 80 persen.

Sementara Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Shaleh mengatakan ada 12 TPS yang menjadi perhatiannya dalam pemungutan suara serentak tanggal 14 Februari 2024 lalu. Belasan TPS itu, dianggapnya berpotensi diulang.

Kemudian dari 12 TPS itu, Bawaslu melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran, ditemukan 8 TPS yang menurutnya harus diulang sehingga direkomendasikan pada KPU setempat.

"Dari 8 TPS yang kami rekomendasikan, ternyata KPU hanya melakukan PSU di 3 TPS. Sedangkan sisanya, kami sudah komunikasikan ke Bawaslu Jatim agar dilakukan langkah-langkah konkret," jelas Mustain.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan Hak Angket adalah upaya paling tepat untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Ganjar pun mengklaim semua parpol koalisi pendukung paslon 01 dan 03 bersepakat untuk menggunakan Hak Angket.

2 dari 2 halaman

Pidana Atau Kode Etik

Menurutnya, tidak dilakukannya rekomendasi yang dilakukan Bawaslu, maka akan berpotensi sangsi pada KPU dengan pidana pemilu atau kode etik.

"Nanti akan kami lakukan kajian bersama, apakah akan ditindaklanjuti untuk laporan pidana pemilu atau kode etik untuk teman-teman KPU Bangkalan," ujarnya.