Relawan Jarnas For Gibran Sebut Hak Angket Bentuk Gagal Move On Para Elite Politik

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Relawan Jaringan Nasional For Gibran, Azwar Muhammad menyatakan, hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024, tidak ada dasar dan hanya kepentingan elite politik semata.

"Akrobat politik yang dilakukan para elite partai hak angket yang dimunculkan merespon hasil quick count, tidak lebih hanya kepentingan para elite dan sama sekali tidak membawa aspirasi masyarakat," kata Azwar Muhammad, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

"Seharusnya para elite memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan gagal move on merespons hasil pemilu," tambah Azwar.

Azwar menyebut hak angket memang sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Namun, untuk melakukan hak angket terhadap penyelenggara pemilu tidak tepat. Sebab, lembaga yang sudah diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara pemilu adalah Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Gakumdu, dan DKPP.

"Sudah ada MK, Bawaslu, Gakumdu, dan DKPP, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Kalau memaksakan hak angket di DPR tentu kita khawatir akan memunculkan kekacauan di tengah masyarakat," ujarnya.

Diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar Pranowo mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR.

Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).