Sukses

Luhut Pandjaitan: Jangan Masukkan Orang Toxic ke Kabinet, Sangat Merugikan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto  untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang dia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.

Adapun salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.

Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.

2 dari 2 halaman

Pengamat Minta Komposisi Profesional dan Parpol Diperhatikan

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan, komposisi kalangan profesional ataupun dari partai politik harus diperhatikan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menyusun kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Tentang bagaimana bisa mewujudkan visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo dan Gibran, ya, tentunya dengan melihat kompetensi dari jabatan menteri yang harus diberikan kepada partai, dan jabatan menteri kepada profesional,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa Prabowo-Gibran juga dapat meminta saran atau rekomendasi dari Presiden RI Joko Widodo dalam menyusun kabinet pemerintahannya kelak.

“Dan jabatan menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, tentunya kalau memang beliau dianggap ikut berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran,” ujarnya.