Sukses

Pemprov Jatim Target Turunkan Stunting hingga 14 Persen, Gandeng Unicef Dampingi Ibu Hamil

Berbagai upaya dilakukan Pemprov Jatim untuk mempercepat penurunan angka stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Liputan6.com, Surabaya - Pemprov Jatim menargetkan kasus stunting tahun ini turun hingga 14 % atau lebih rendah dari 2023 setinggi 17,7%.

"Beberapa upaya kami dilakukan, termasuk rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting, kami berupaya bagaimana secepat mungkin target itu tercapai," kata Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Waritsah Sukarjiyah, Rabu (26/6/2024).

Salah satu cara menekan kasus stunting adalah dengan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gizi kurang dan gizi buruk. Selain Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinkes Jatim menggandeng beberapa universitas dan United Nations Children's Fund (Unicef).

"Kami percaya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan dan organisasi wanita, sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi dini wasting," ujarnya.

Berbagai upaya dilakukan Pemprov Jatim untuk mempercepat penurunan angka stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). 

Waritsah menuturkan bersama Unicef, Pemprov memiliki program penguatan dan pendampingan terhadap ibu hamil. Program itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai target penurunan stunting.

"Kalau sebelumnya ada pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, nantinya juga ada program baru dari Kemenkes yaitu pemberian multinutrien suplemen. Insyaallah akan dibarengkan dengan program Unicef," jelasnya.

38 Kabupaten/kota di Jatim, menurutnya akan segera mendapat multinutrien suplemen untuk mempercepat penurunan stunting. Sementara Unicef secara khusus akan mendampingi tiga kabupaten, yakni Lumajang, Bondowoso, dan Kediri.

"Mudah-mudahan ini akan lebih cepat lagi untuk mempercepat penurunan stunting," ujarnya.

 

2 dari 2 halaman

Partisipasi Aktif Masyarakat

Chief Field Office Unicef Arie Rukmantara mengatakan, pihaknya membantu pemerintah mengedukasi masyarakat soal kekurangan gizi akut meliputi gizi kurang dan gizi buruk.

"Semoga ada partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya dari organisasiwanita, untuk berperan aktif dalam deteksi dini dan rujukan tepat waktu bagi anak-anak yang menderita wasting," kata Arie.

Menurutnya, pengelolaan gizi buruk terintegrasi dan pendekatan berbasis bukti untuk pencegahan hingga tata laksana wasting pada anak balita telah dilaksanakan secara nasional. "Upaya itu juga sebagai salah satu intervensi gizi spesifik untuk mempercepat upaya pencegahan stunting," pungkasnya.

 

Â