Kejari Kota Malang Terjunkan Intel Awasi Pilkada 2024, Termasuk Potensi Penyalahgunaan APBD

Liputan6.com, Malang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang memastikan akan selalu terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Termasuk mengawasi penggunaan dana APBD yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pencalonan.

Kepala Kejari Kota Malang, Tri Joko, mengatakan bidang intelejen korps baju cokelat akan bekerjasama dengan KPU, Bawaslu dan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada Kota Malang 2024 ini.

“Intelejen kami selalu bergerak bersama-sama untuk mengawasi berbagai laporan aduan seperti politik uang dan kegiatan lain yang membuat pelaksanaan Pilkada tak sehat,” kata Tri Joko, Selasa, 9 Juli 2024.

Dia juga memperingatkan jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran negara selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD harus sesuai perundangan dan pedoman teknis penggunaannya.

“Jangan sampai melebar atau tidak sesuai peruntukkannya yang akan menjadi perbuatan melawan hukum,” ujar Tri Joko.

Disinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pj Wali Kota Malang dalam Pilkada Serentak 2024 ini, Tri Joko mengimbau semua harus bekerja sesuai aturan. Tidak boleh ada yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya.

“Jadi intinya APBD itu ada pedomannya pelaksanaannya, itu harga mati. Jangan sampai istilahnya membuat kebijakan yang tidak ada di dalam aturan yang berlaku,” ucap Tri Joko.