Menko Muhadjir: Anggaran Makan Bergizi Gratis Turun Jadi Rp7.500 Masih Digodok

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan terkait anggaran makan bergizi gratis turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya, Kamis (18/7/2024).

Pratikno Beberkan Tantangan Indonesia Makin Berat, Mulai Perubahan Iklim, Geopolitik, hingga Perang
Pratikno: Kemenko PMK Akan Kerja Cepat Realisasikan Visi Presiden Prabowo
Menko PMK Sebut Program Iuran Pensiun Tambahan Tak Tepat Diterapkan: Gaji Karyawan Belum Bagus

Dia menambahkan, kebijakan ini juga masih mempertimbangkan saran dari berbagai pihak terkait.

Muhadjir Effendy meminta program makan bergizi gratis ini agar dapat sejalan dengan program yang sudah ada, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

"Supaya berkesinambungan dengan program yang sudah ada. Kita ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. Nanti akan dilihat dari berbagai pihak," ujar Muhadjir.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

2 dari 3 halaman

Respons Gibran

Prabowo mengunjungi kantin sekolah Beijing No. 2 Middle School di Dongcheng District, China, yang menerapkan program makan siang gratis. (dok. Instagram @prabowo/https://www.instagram.com/p/C5TJV5WRjYQ/)

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

3 dari 3 halaman

Menkeu Siapkan Rp71 Triliun

ilustrasi Program makan siang gratis (dok: Foto by AI)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.