Membedah Ngombe STMJ dan Jalan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Maju Pilkada 2024

Wahyu Hidayat membantah bila program Ngombe STMJ dan berbagai kunjungan kerja itu merupakan salah satu strategi yang disiapkan menuju Pilkada 2024 untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.

“Itu program lama untuk serap aspirasi masyarakat dan efektif sekali. Kita lihat sebelumnya ada misskomunikasi antara masyarakat dan Pemkot, sekarang sudah bisa teratasi,” kata dia.

Lewat kegiatan Ngombe STMJ itu bisa meluruskan missinformasi masyarakat terhadap beberapa program Pemkot Malang. Sekaligus menyosialisasikan agenda Pemkot dan mendengar keluhan warga. Indikator keberhasilannya, kata dia, bisa langsung ditanyakan ke masyarakat.

“Banyak perbaikan dan itu bisa ditanyakan langsung ke masyarakat bagaimana responnya,” ujar Wahyu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan Ngombe STMJ merupakan kegiatan lintas OPD bagian dari Gerakan Tahes Mbois, program Dinas Pemuda dan Olahraga yang dicanangkan Pj Wali Kota pada pertengahan April 2024 lalu.

Dia menyebut ada juga kegiatan lainnya seperti sepeda dan jalan sehat mbois. Pengadaan kaos menjadi tanggunggjawab masing-masing OPD pelaksana kegiatan sebagai bagian dari kelengkapan acara.

“Wajah pak wali di kaos itu sebagai representasi dan simbol dari Pemerintah Daerah. Kan lucu kalau gambar kaos wajah kepala OPD, etika birokrasinya tidak masuk,” ucap dia.

Menurut Erik, saat Sutiaji menjabat Wali Kota Malang periode 2018-2023, dibangun aplikasi Sambat Online sebagai kanal menampung aspirasi dan keluhan warga. Sedangkan cara Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menampung aspirasi lewat kegiatan Ngombe STMJ.

“Ekspektasi masyarakat sekarang ini tinggi, tidak lega secara digital saja. Kalau ketemu langsung kan bisa guyon, lihat ekspresi, gestur sungguhan atau tidak, jawabnya dengan hati atau tidak,” urainya.

Terkait semakin meningkatkan keterlibatan Baznas Kota Malang di setiap kegiatan itu, Erik menyebut penyaluran bansos tidak melihat waktu atau momen tertentu. Selama ada pengajuan dan hasil verifikasi menyatakan layak dibantu maka bantuan diserahkan.

“Data (penerima bantuan) di luar data pemkot. Itu sekaligus jadi identifikasi lapangan dari Baznas dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot,” katanya.

Sementara itu, legislator punya penilaian berbeda. Mereka membaca gerak-gerik Pj Wali Kota, Wahyu Hidayat itu sebagai ancang-ancang maju Pilkada 2024. Cara itu dianggap tidak fair, rentan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, bahkan menyindir secara terbuka ketika Rapat Paripurna Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2024 pada Rabu, 17 Juli kemarin. Saat menutup rapat, Made meminta maaf karena mengganggu kegiatan kampanye Wahyu Hidayat.

“Karena sudah jelas arahnya, Pj Wali Kota ini akan running pilkada. Itu tidak bisa dibantah,” kata Made usai paripurna.

Sejak jauh hari dia getol menyarankan Wahyu Hidayat agar segera mengajukan pengunduran diri sebagai Pj Wali Kota ke Mendagri. Agar bisa fokus Pilkada dan tak mencampuradukkan kegiatan politik dengan program pelayanan ke masyarakat.

“Kita tidak bisa melarang hak politik seseorang. Tapi tidak boleh ada politisasi kegiatan masyarakat,” ucap Made.

Dia menyebut DPRD akan lebih meningkatkan lagi fungsi pengawasan. Memelototi kinerja setiap dinas beserta penggunaan APBD. Seperti detil anggaran setiap OPD pelaksana kegiatan Ngombe STMJ agar tidak ada penyelewengan.

“Kalau kami sudah menerima tembusan surat pengajuan pengunduran diri Pj Wali Kota dari Mendagri, segera dijadwalkan memanggil dinas. Kalau tidak ada dalam plafon anggaran, ya kita laporkan (ke penegak hukum) saja,” ucap Made.