Adhy Karyono Serahkan SK 7.201 PPPK Pemprov Jatim, Anggaran Belanja Pegawai Nombok

Adhy Karyono menyerahkan SK pengangkatan PPPK Pemprov Jatim kepada 7.201 orang hasil rekrutmen 2023. (Istimewa)

Liputan6.com, Surabaya - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Jatim kepada 7.201 orang hasil rekrutmen 2023.

Jumlah tersebut terdiri dari 5.495 tenaga pendidik, 1.056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik.

Adhy berpesan agar setelah diangkat, PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan layanan prima untuk masyarakat. Sebab, sejatinya para PPPK merupakan elemen kekuatan Provinsi Jawa Timur untuk memajukan daerah.

"Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," ujarnya, Selasa (23/7/2024).

Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, tidak bisa dipungkiri turut memberikan konsekuensi dimana anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan.

Namun, dia menegaskan bahwa hal itu tak jadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. Bahkan, Adhy Karyono menyebut pihaknya justru menambah besaran TPP mereka.

“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50 persen dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," lanjutnya.

Adhy menjelaskan, penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk PPPK.

Hasil tes kompetensi Guru PPPK tahap kedua bakal diumumkan 21 Desember 2021. Peserta bisa mengeceknya melalui laman gurupppk.kemdikbud.go.id dan tinggal mengisi kelengkapan datanya saja.

2 dari 2 halaman

PR 24 Ribu Tenaga PTT dan Honorer

Adhy Karyono mengingatkan bahwa masih ada PR untuk memastikan status 24 ribu tenaga PTT dan honorer lainnya. Sebab, posisi tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi pada 2025.

"Kita punya waktu sampai akhir Desember 2024. Nanti akan dicari bagaimana caranya kursi PPPK yang kosong karena pindah itu diisi. Dan kami berharap luar biasa agar formasi 2024 akan lebih besar lagi formasinya," katanya.

Pj. Gubernur Adhy berharap agar mereka yang sudah menjadi PPPK untuk memaksimalkan pengabdian. Agar di masa depan, Jawa Timur dapat lebih baik melayani masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman.