Ketum HAPPI Ajak Pengurus Ambil Bagian soal Kebijakan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia

M Rasman Manafi mengajak para pengurus HAPPI berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) M Rasman Manafi mengajak para pengurus HAPPI berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.

"Mainstream pembangunan kelautan dan maritim itu menjadi arus utama dalam pembangunan kita ke depan. Jadi HAPPI harus ada dan memang perannya sangat ditunggu," kata Rasman, Senin (29/7/2024).

Sebelumnya, Rasman Manafi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum HAPPI periode 2023-2028 dalam Kongres Nasional HAPPI ke-IV tahun 2023 yang diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin 27 November 2023.

Kongres juga menetapkan Syarif Iwan Taruna Alkadrie sebagai sekretaris jenderal.

Rasman menekankan, jika bicara penataan ruang, saat ini tidak lagi terpisah antara tata ruang darat dan laut. Tata ruang darat dan laut butuh terintegrasi. Sebab, jika tidak selaras akan terjadi konflik.

Oleh sebab itu, terkait ruang sudah terintegrasi dalam satu dokumen. Misalnya di daerah, sudah dalam satu peraturan daerah.

"Di sini kesempatan HAPPI untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dan kepakarannya. Bagaimana mengintegrasikan pemanfaatan yang ada di darat dan di laut bisa bersinergi, tidak konflik bahkan menurunkan kualitas sumberdaya," katanya.

Lebih lanjut Rasman mengatakan, program HAPPI ke depan pertama memastikan sertifikasi keahlian.

Dia berharap dalam waktu dekat ahli pesisiran yang dinaungi HAPPI bisa terwujud meski membutuhkan energi, waktu dan perhatian yang juga amanah dari pengurus sebelumnya.

"Kedua, diharapkan peran HAPPI bisa tampil baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kalau kita sudah punya standar keahlian, maka dengan keahlian itu harus dapat mendampingi pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan sampai ke level swasta yang menyiapkan dokumen pengelolaan pesisirnya," katanya.

"Ketiga tentu kolaborasi itu yang sekarang sedang kita gagas, dalam waktu dekat kita akan memulai berkolaborasi dengan organisasi sejenis. Karena tidak mungkin kita bicara misalnya pengolahan hasil laut kalau misalnya kita tidak bicara bagaimana mengkonservasi laut."

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta (25/11). Politisi Gerindra itu diduga menerima suap Rp 3,4 miliar dan juga USD 100.000 terkait izin ekspor benih lobster.

2 dari 2 halaman

Kendalikan Daya Dukung di Laut

"Tidak mungkin kita bicara bagaimana mengkonversi laut kalau kita tidak kendalikan daya dukung yang ada di laut. HAPPI memiliki keahlian di situ, kita akan coba masuk."

Rasman mengungkapkan bahwa kinerja HAPPI berorientasi panjang ke depan.

"Masa pergantian kepemimpinan ini kan sesungguhnya akan terus berlangsung setiap lima tahun, akan ada perubahan di daerah dan pusat. Dalam pandangan kami di HAPPI masa ini sangat penting karena kita akan merencanakan pembangunan 20 tahun ke depan," sambungnya.

HAPPI tidak melakukan perencanaan atau pemanfaatan atau pengendalian sampai monitor, hanya selesai dalam satu periode.

Sebagai contoh, kata dia, di laut itu cepat sekali berubahnya, kalau tahun ini bisa satu daerah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, bisa jadi berubah misalnya karena ada insiden tumpahan minyak dari kapal.

Seban, untuk memperbaiki laut tersebut tidak selesai dalam satu periode bahkan 20 tahun.