Adhy Karyono Tunggu Kebijakan Pusat soal Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jatim

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono menyatakan, pihaknya menunggu instruksi atau kebijakan dari pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis.

"Bukan makan siang gratis tapi makanan bergizi untuk masyarakat," katanya, Selasa (30/7/2024).

DPRD Jatim 2019-2024 Tuntaskan 60 Perda dari 160 Raperda yang Diprogramkan, Pandemi Covid-19 Jadi Kendala
Adhy Karyono Ingin Jatim Juara Umum PON Sumut-Aceh, Janjikan Bonus untuk Atlet Peraih Medali
Tren Positif, Jatim Catat Ekspor Industri Otomotif Rp 1,8 Triliun Per Maret 2024

Program makan bergizi gratis dicanangkan oleh Presiden terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Prabowo Subianto yang selama masa kampanye menekankan harus memenuhi syarat bergizi khususnya bagi anak-anak sekolah.

Menurut Pj Gubernur Adhy Karyono, sementara baru dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp72 triliun.

"Sepertinya untuk 2025. Tapi kebijakannya belum keluar," ujarnya.

Karena kebijakan program makan siang gratis yang bergizi dari pemerintah pusat belum keluar, maka Pemprov Jatim belum melakukan penganggaran.

Adhy menyatakan, mengungkapkan kebijakan dari pemerintah pusat terkait program makan siang gratis yang bergizi dibutuhkan untuk mengetahui secara persis detail dan mekanismenya untuk diterapkan di daerah.

"Kalau sudah jadi kebijakan, kita akan menyesuaikan. Tentunya kami akan mendukung kebijakan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tidak dipotong.

“Untuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis ini tidak dipotong,” kata Airlangga saat diwawancarai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu.

Ia menjelaskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

Namun, pelaksanaan Program Makan Siang Gratis itu akan menyesuaikan dengan indeks harga pangan di masing-masing daerah.

“Tinggal saja pelaksanaan Program Makan Siang Gratis karena setiap daerah itu berbeda-beda indeksnya,” jelasnya.

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah adanya isu anggaran makan siang gratis yang dipotong menjadi Rp7.500 per porsi. Riset dan uji coba masih terus dilakukan di seluruh Indonesia oleh Tim Prabowo-Gibran sebelum nantinya dijalankan pada 2...

2 dari 2 halaman

Anggaran Rp 7.500 Dinilai Cukup

Prabowo mengunjungi kantin sekolah Beijing No. 2 Middle School di Dongcheng District, China, yang menerapkan program makan siang gratis. (dok. Instagram @prabowo/https://www.instagram.com/p/C5TJV5WRjYQ/)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis sudah cukup.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah berbeda-beda.