Sukses

Hasto Mengaku Terkejut dengan Mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar, Kejadian Politik Luar Biasa

Menurut Hasto, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.

Liputan6.com, Surabaya - Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari petinggi PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar termasuk kabar yang mengejutkan.

"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.

"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasto telah melapor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan dinamika politik nasional, termasuk Airlangga mundur dari jabatan ketua umum.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa partainya tidak mau campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain.

"Akan tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," jelasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Merasa Prihatin dengan Mundurnya Airlangga Hartarto

Hasto menyatakan bahwa pihaknya prihatin karena Airlangga yang mundur dari ketum partai termasuk tantangan bagi bangsa dan partai politik untuk menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat.

"PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.