BSKDN: Soft Skill Mudahkan ASN Koordinasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy RP Tendean Noudy, pada kegiatan Diseminasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulut. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy RP Tendean menegaskan pentingnya penguasaan soft skill bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), guna mengoptimalkan pemanfaatan riset dan inovasi.

Tidak terkecuali bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), yang terus berupaya memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya.

"Ada sejumlah soft skill yang harus dikuasai ASN untuk memanfaatkan riset dan terus berinovasi, di antaranya kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis dan kreatif, kemampuan berkoordinasi hingga kecerdasan emosional, sosial, spiritual serta moral," ungkap Noudy, pada kegiatan Diseminasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulut, di Manado pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Noudy mengatakan, dengan menguasai soft skill tersebut, ASN dapat lebih mudah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, sektor swasta hingga media.

"Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita memanfaatkan stakeholder yang lain, tim ahli, masyarakat, media, perguruan tinggi untuk ada di dalam satu tim (mengembangkan inovasi)," jelasnya.

Noudy juga menyampaikan, ASN yang memiliki soft skill yang baik akan lebih mampu mengidentifikasi dan merespons tantangan yang muncul dalam proses pengembangan inovasi.

"Identifikasi masalah yang ada di lingkungan kerja Bapak/Ibu, ini akan melahirkan inovasi yang dapat menjadi solusi. Dalam hal ini, komitmen saja tidak cukup, tetapi harus konsisten untuk melaksanakan komitmen itu," tambahnya.

Rancangan Undang-Undang Revisi Aparatur Sipil Negara telah resmi disahkan jadi Undang-Undang oleh Pemerintah. Salah satu poin dalam undang-undang ini yang menuai pro kontra, yakni ketiadaan larangan bagi anggota TNI-Polri yang mengisi jabatan ASN ter...

2 dari 2 halaman

Optimalkan Pelaporan Inovasi

Noudy juga menegaskan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulut untuk saling berkolaborasi, sehingga inovasi dapat berkembangan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

"Inovasi tidak bisa dilepaskan dari tujuan otonomi daerah, yang dapat dirangkum dalam tiga aspek yakni peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah," tegasnya.

Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulut 2023 cenderung masih rendah, khususnya pada variabel hasil kreatif dan ekosistem inovasi dan kajian yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan kualitas inovasi yang dikirimkan.

"Pemprov Sulut perlu segera melakukan sejumlah langkah guna mengoptimalkan pelaporan inovasi kedepannya," jelasnya.