Kepala BSKDN Kemendagri: JFAK Daerah Harus Mampu Identifikasi Masalah Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya peran strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dalam meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah.

"Diperlukan alternatif solusi yang inovatif, yang mempunyai nilai kebaruan untuk permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, melalui saran kebijakan yang memuat unsur-unsur inovatif dari para analis kebijakan," jelas Yusharto saat Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Peningkatan Layanan Dasar di Kantor Gubernur Maluku pada Rabu, 4 September 2024.

Yusharto menyampaikan, selaku instansi pembina, Kemendagri telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperkuat peran strategis JFAK di daerah. Upaya tersebut meliputi perencanaan pengembangan daerah hingga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembinaan internal JFAK di lingkungan Pemda.

"Kami sangat senang dengan adanya kerja sama dengan SKALA (program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang akan meng-cover 10 provinsi untuk dilakukan pembinaan," ungkapnya.

Kata dia, peran JFAK di daerah harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) dan memberikan rekomendasi yang inovatif dan aplikatif dari identifikasi masalah tersebut.

Menurut Yusharto, JFAK dituntut dapat memberikan kontribusi pada setiap tahapan pengambilan kebijakan di daerah, dimulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

"Untuk itu, peran JFAK di daerah sangat penting guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan dasar yang diterima oleh masyarakat," jelasnya.

Yusharto juga mengapresiasi SKALA yang telah mendukung pembinaan JFAK di daerah melalui kegiatan lokakarya dalam bentuk policy brief. Dia berharap, upaya dapat meningkatkan kompetensi JFAK dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

"Para analis kebijakan di setiap perangkat daerah ini akan terus terlibat melihat efektif tidaknya implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan hingga melakukan evaluasi kebijakan," tambahnya.