Berita Agun Gunandjar Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Agun Gunandjar menegaskan, mekanisme 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak terbuka dan takut.

Top 3 Berita Hari Ini: Atta Halilintar Rela Kehujanan di Acara Kampanye Krisdayanti, Disebut Menantu Idaman
Tak Ada Kepastian Upah Minimum, Investor Was-Was
Telah dibaca 0 kali
Polemik Kontrak Tambah Panas, Legenda Liverpool Tuduh Mohamed Salah Egois
Telah dibaca 0 kali
Intip, Line Up MAMA Awards 21-23 Nov dan Link Streamingnya
Telah dibaca 0 kali
Kimberly Ryder dan Jerome Kurnia Beradu Akting dalam Series Waktu Kedua
Telah dibaca 0 kali
Gunakan Perahu Karet, Polisi Arungi Banjir Distribusikan Logistik Pilkada
Telah dibaca 0 kali
Nomor Pengaduan Mentan Amran Efektif, 4 Perusahaan Kena Blacklist Karena Terbukti Edarkan Pupuk Palsu
Telah dibaca 0 kali
Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Catat Tanggal Berlakunya
Telah dibaca 0 kali
Hore, Harga Tiket Pesawat Turun 10% Sambut Libur Natal dan Tahun Baru
Telah dibaca 0 kali
Mentan Amran Tindak Tegas 27 Perusahaan Pupuk yang Bisa Rugikan Petani Rp3,23 Triliun
Telah dibaca 0 kali
Tantang Port FC di ACL 2, Persib Bandung Berkekuatan 20 Pemain
Telah dibaca 0 kali
China Tawarkan Atraksi Ekstrem Baru, Nikmati Pemandangan dari Tangga Langit Setinggi 1.524 Meter
Telah dibaca 0 kali
Sah! BPN Berikan Hak Pakai Lahan 145,89 Ha ke Subholding Upstream Pertamina Group*
Telah dibaca 0 kali
Meiska Bersiap Emosional Saat Menyanyikan Soundtrack untuk Film 1 Imam 2 Makmum
Telah dibaca 0 kali
Melimpah di Indonesia, Gas Bumi jadi Penunjang Transisi Energi
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Warga yang hidup di pedasaan harus memperoleh kesejahteraan dengan mendapatkan kucuran dana desa sehingga pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi dengan pemerataan, keadilan, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan.

Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa (Merdeka.com/ Nur Habibie)

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengakui pelaksanaan otonomi daerah (Otda) yang telah berjalan selama ini perlu dievaluasi agar tata pemerintahan ini keberadaannya bisa memperkokoh NKRI.

Petugas Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menunjukkan sejumlah barang bukti yang disita saat razia yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bandung, 22 Juli 2018. (Arie Nugraha)

Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6). Agun Gunandjar diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait adanya dugaan aliran dana korupsi E-KTP. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menjawab pertanyaan seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6). Agun diperiksa untuk keponakan Setya Novanto, Irvanto Heri Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6). Agun Gunandjar diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait adanya dugaan aliran dana korupsi E-KTP. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ilustrasi Korupsi (iStockPhoto)

Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa (kedua kiri) memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). Hari ini, KPK kembali mangkir dalam agenda rapat kerja dengan Pansus KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Agun Gunandjar Sudarsa (Liputan6.com/ Andi Muttya Keteng)

Para akademisi dari berbagi kampus akan meneliti keberadaan KPK dari berbagai perspektif dengan objektif dan rasional.

Para akademisi dari berbagi kampus akan meneliti keberadaan KPK dari berbagai perspektif dengan objektif dan rasional.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dan Panitia Khusus Hak Angket KPK menggelar jumpa pers seusai rapat konsultasi di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menghadiri rapat konsultasi , Jakarta, Rabu (12/7). Kunjungan tersebut merupakan bentuk silahturahim sekaligus koordinasi terkait kerja-kerja Pansus yang sudah mulai masuk substansi. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dan Panitia Khusus Hak Angket KPK foto bersama usai rapat konsultasi di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), Jakarta, Rabu (19/10). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar meninggalkan Gedung KPk usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Jakarta, Rabu (19/10). Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Agun Gunandjar (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), Jakarta, Rabu (19/10). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ilustrasi KPK (AFP Photo)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar meninggalkan Gedung KPk usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Jakarta, Rabu (19/10). Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Agun Gunandjar (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar meninggalkan Gedung KPk usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Jakarta, Rabu (19/10). Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Agun Gunandjar (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa memimpin rapat, Jakarta, Senin (19/6). Pansus angket terhadap KPK memanggil Miryam terkait klarifikasi terhadap surat pernyataannya yang pernah disampaikan ke Pansus. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa memimpin rapat, Jakarta, Senin (19/6). Pansus angket terhadap KPK memanggil Miryam terkait klarifikasi terhadap surat pernyataannya yang pernah disampaikan ke Pansus. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) berbincang dengan anggota Pansus Angket KPK jelang Rapat Koordinasi di Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (4/7). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ini persoalan menata kembali politik pencegahan dan pemberantasan korupsi.

1
2