Berita Ambang Batas Presiden Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Pangli...

01:59
TV
VIDEO: MK Tolak Gugatan Presidential Threshold karena Tak Punya Legal Standing

Gelar Hajatan Itu Hukumnya Haram Kata Gus Baha, Ternyata Ini Alasannya
Jelang Pencoblosan, Elektabilitas RIDO Diyakini Melonjak Karena Rajin Blusukan
Telah dibaca 28 kali
Peredaran Narkoba Antar Provinsi di Lampung Diungkap, 215 Orang Ditangkap
Telah dibaca 14 kali
Puncak Hujan Meteor Alfa Monocerotid Minggu ini
Telah dibaca 28 kali
Tandai 75 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Inggris, Presiden Prabowo Subianto Temui PM Keir Starmer
Telah dibaca 0 kali
Cara Orangtua Menghadapi Menstruasi Pertama Anak, Kapan dan Apa yang Harus Dibicarakan?
Telah dibaca 63 kali
PKB Saran, Genjot APBN Ada Pilihan Selain Menaikkan PPN
Telah dibaca 63 kali
Ustadz Das'ad Latif Ungkap Kunci Kebahagiaan dalam Hidup, Ternyata Dekat Sekali
Telah dibaca 70 kali
Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng, Adu Kuat Megawati Vs Jokowi
Telah dibaca 70 kali
Setelah Odegaard, Arsenal Siap Selamatkan Pemain Cadangan Real Madrid
Telah dibaca 63 kali
Ketika Marga Huang Memilih Yogyakarta, Lebih dari Sekadar Reuni Keluarga
Telah dibaca 70 kali
Tips Menghemat Listrik: 41 Cara Efektif Menekan Tagihan Bulanan
Telah dibaca 84 kali
Closing Statement Gumelar-Rudi di Debat Terakhir, Mohon Maaf ke semua Elemen Masyarakat Kota Batu
Telah dibaca 77 kali
Janji Gumelar-Rudi dalam Debat Publik Terakhir Pilkada Kota Batu
Telah dibaca 63 kali
Panduan Lengkap Tips Debat untuk Meningkatkan Kemampuan Argumentasi
Telah dibaca 77 kali

Advertisement

Advertisement

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tersebut ditolak karena dianggap tak punya legal standing.

Banner Infografis Wacana Presidential Threshold 0% di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini (Merdeka)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Suhartoyo (kiri), I Dewa Gede Palguna (kanan) meimpin sidang perdana Pengujian Undang - undang Ormas, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Rizal Ramli dan Refly Harun menyerahkan berkas pengaduan Presidential Threshold di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan judicial review tentang threshold atau ambang batas pemilihan presiden ke MK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Pilpres (Liputan6.com/Trie yas)

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (13/12). Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tokoh Nasional Jimly Assidiqqi, menjadi pembicara dalam seminar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu (16/12). Seminar membahas berbagai persoalan bangsa antara lain isu sentimen SARA. (Liputan6.com/Iwan)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat (kiri) memimpin sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8). Sidang mendengarkan keterangan dari pemerintah dan pihak terkait. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Dewan dari 4 Fraksi yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS melakukan Walk Out saat Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). DPR memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin (kemeja merah) memberikan keterangan saat diundang oleh Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan Laporan pandangan Pemerintah pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota DPR Fraksi Golkar melakukan koordinasi dan foto bersama sebelum Rapat Paripurna dimulai di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis malam (20/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Saat ini isu seputar sistem pemilu masih menjadi perdebatan hangat di Pansus Pemilu DPR RI

Yuzril Ihza Mahendra saat menjalani sidang ke-6 perkara Fiktif Positif di PTUN Jakarta, Rabu (24/5). Dalam perkara ini, belasan anggota DPD menggugat proses pengambilan sumpah Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan saat Rapat dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, Senin (13/2). Rapat tersebut membahas Parlementary treshold dan Presidential treshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Diskusi seputar ambang batas presiden dalam revisi UU Pemilu, Minggu (11/6/2017). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

1
2