Berita Ambang Batas Presiden Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Pangli...

01:59
TV
VIDEO: MK Tolak Gugatan Presidential Threshold karena Tak Punya Legal Standing

Amalkan Doa Ini saat Sedekah, Terbuka Pintu Keberkahan dan Terkabulnya Doa Kata Syekh Ali Jaber
Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Dharma Jaya Siapkan Strategi Investasi
Telah dibaca 0 kali
Tradisi Naik Gunung Saat Natal 2024 Jadi Bagian Aksi Solidaritas pada Palestina
Telah dibaca 21 kali
Asal Usul Kain Tenun Lombok, Kekayaan Budaya Miliki Nilai Estetika Hingga Sosial
Telah dibaca 14 kali
Bintang LP 40-365 Meluncur Keluar dari Galaksi Bima Sakti
Telah dibaca 21 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 25 Desember 2024
Telah dibaca 35 kali
Kronologi Aparat Kodim Dompu Ciduk Bandar dan Kurir Sabu
Telah dibaca 77 kali
Elite PDIP Kompak Pakai Baju Serba Hitam Saat Sikapi Penetapan Tersangka Hasto
Telah dibaca 77 kali
Cerita Haru Pramugari Taubat 3 Hari sebelum Meninggal, Kisah Nyata Jemaah Pengajian UAH
Telah dibaca 63 kali
Kronologi Janda Dibunuh Pacar karena Hamil dan Minta Dinikahi
Telah dibaca 56 kali
Pimpinan DPRD Dompu Baru Dilantik setelah 3 Bulan Kosong
Telah dibaca 70 kali
Bolehkah Minta Doa ke Orang Sholeh? Ini Kata Ustadz Khalid Basalamah dan Buya Yahya
Telah dibaca 49 kali
Viral Video Mesum Oknum Perwira Polres Maros, Dilakukan Dengan 2 Wanita Berbeda
Telah dibaca 70 kali
Ucapkan Selamat Natal 2024, Pj Gubernur Jakarta: Semoga Lancar dan Penuh Kebahagiaan
Telah dibaca 84 kali
Jelang Libur Nataru, Menteri Kehutanan Cek Kesiapan Taman Nasional dan Wisata Alam
Telah dibaca 49 kali

Advertisement

Advertisement

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tersebut ditolak karena dianggap tak punya legal standing.

Banner Infografis Wacana Presidential Threshold 0% di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini (Merdeka)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Suhartoyo (kiri), I Dewa Gede Palguna (kanan) meimpin sidang perdana Pengujian Undang - undang Ormas, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Rizal Ramli dan Refly Harun menyerahkan berkas pengaduan Presidential Threshold di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan judicial review tentang threshold atau ambang batas pemilihan presiden ke MK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Pilpres (Liputan6.com/Trie yas)

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (13/12). Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tokoh Nasional Jimly Assidiqqi, menjadi pembicara dalam seminar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu (16/12). Seminar membahas berbagai persoalan bangsa antara lain isu sentimen SARA. (Liputan6.com/Iwan)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat (kiri) memimpin sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8). Sidang mendengarkan keterangan dari pemerintah dan pihak terkait. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Dewan dari 4 Fraksi yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS melakukan Walk Out saat Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). DPR memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin (kemeja merah) memberikan keterangan saat diundang oleh Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan Laporan pandangan Pemerintah pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota DPR Fraksi Golkar melakukan koordinasi dan foto bersama sebelum Rapat Paripurna dimulai di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis malam (20/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Saat ini isu seputar sistem pemilu masih menjadi perdebatan hangat di Pansus Pemilu DPR RI

Yuzril Ihza Mahendra saat menjalani sidang ke-6 perkara Fiktif Positif di PTUN Jakarta, Rabu (24/5). Dalam perkara ini, belasan anggota DPD menggugat proses pengambilan sumpah Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan saat Rapat dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, Senin (13/2). Rapat tersebut membahas Parlementary treshold dan Presidential treshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Diskusi seputar ambang batas presiden dalam revisi UU Pemilu, Minggu (11/6/2017). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

1
2