Berita Ambang Batas Presiden Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Pangli...

01:59
TV
VIDEO: MK Tolak Gugatan Presidential Threshold karena Tak Punya Legal Standing

Top 3 Islami: Gus Baha Ungkap Keistimewaan Wirid Ayat Terakhir Al-Baqarah yang Merupakan Hadiah untuk Rasulullah
Mantan Anak Buahnya Ditangkap Terkait Judi Online, Ini Respons Budi Arie Setiadi
Telah dibaca 0 kali
3 Pihak yang Dirugikan usai Ruben Amorim Ditunjuk Jadi Manajer Baru Manchester United
Telah dibaca 0 kali
Festival dan Tradisi Unik di Sumatera Barat yang Masih Dilestarikan
Telah dibaca 0 kali
Hasil Liga Inggris: Manchester City Dikejutkan Bournemouth, Liverpool Naik ke Puncak Klasemen
Telah dibaca 0 kali
Gempa Hari Ini Sabtu 2 November 2024 Guncang 4 Wilayah Indonesia, Ini Daftarnya
Telah dibaca 14 kali
Podium Dua di Sprint Race MotoGP Malaysia 2024, Marc Marquez Kaget Motornya Kencang
Telah dibaca 14 kali
ASN Banyuwangi Dibekali Kemampuan Dasar Keamanan Siber
Telah dibaca 7 kali
Pertamina Group Cek Pengelola Limbah Canggih di Dumai
Telah dibaca 14 kali
Pelajar Indonesia Meriahkan Unity Fest 2024 di Rusia dengan Ragam Tarian Nusantara
Telah dibaca 98 kali
Konsumsi Produk Halal Global Capai USD 2,4 Triliun, BI Tangkap Peluang Lewat IN2HCC 2024
Telah dibaca 56 kali
Tensi Tinggi Pilkada Rokan Hilir, Masyarakat Tionghoa Diajak Dinginkan Suasana
Telah dibaca 77 kali
Penyebab Muslim Malas ke Masjid Menurut Ustadz Das’ad Latif, kalau Tahu Ini Pasti Beda
Telah dibaca 84 kali
Jarnas Prabowo-Gibran Gerak Cepat Siap Menangkan Ridwan Kamil-Suswono Satu Putaran
Telah dibaca 56 kali
PT Pindad Mulai Produksi Mobil Maung untuk Menteri hingga Bupati
Telah dibaca 77 kali

Advertisement

Advertisement

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Presidential Treshold atau Ambang Batas Presiden sebesar 20 persen. Gugatan yang dilakukan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tersebut ditolak karena dianggap tak punya legal standing.

Banner Infografis Wacana Presidential Threshold 0% di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini (Merdeka)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Suhartoyo (kiri), I Dewa Gede Palguna (kanan) meimpin sidang perdana Pengujian Undang - undang Ormas, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Rizal Ramli dan Refly Harun menyerahkan berkas pengaduan Presidential Threshold di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan judicial review tentang threshold atau ambang batas pemilihan presiden ke MK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Pilpres (Liputan6.com/Trie yas)

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (13/12). Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tokoh Nasional Jimly Assidiqqi, menjadi pembicara dalam seminar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu (16/12). Seminar membahas berbagai persoalan bangsa antara lain isu sentimen SARA. (Liputan6.com/Iwan)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat (kiri) memimpin sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8). Sidang mendengarkan keterangan dari pemerintah dan pihak terkait. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Dewan dari 4 Fraksi yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS melakukan Walk Out saat Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). DPR memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin (kemeja merah) memberikan keterangan saat diundang oleh Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan Laporan pandangan Pemerintah pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Anggota DPR Fraksi Golkar melakukan koordinasi dan foto bersama sebelum Rapat Paripurna dimulai di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis malam (20/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Saat ini isu seputar sistem pemilu masih menjadi perdebatan hangat di Pansus Pemilu DPR RI

Yuzril Ihza Mahendra saat menjalani sidang ke-6 perkara Fiktif Positif di PTUN Jakarta, Rabu (24/5). Dalam perkara ini, belasan anggota DPD menggugat proses pengambilan sumpah Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan saat Rapat dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, Senin (13/2). Rapat tersebut membahas Parlementary treshold dan Presidential treshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Diskusi seputar ambang batas presiden dalam revisi UU Pemilu, Minggu (11/6/2017). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

1
2