Berita Baggage Handling System Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 18 Oktober hingga 6 November 2019 di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Maruarar Sirait: Pemilih Nonmuslim Tinggalkan Pramono-Rano Karno karena Didukung Anies
Dikelola Kemenhut, TN Alas Purwo Dikenakan Tarif Nol Rupiah bagi Umat Hindu yang Beribadah di Pura Luhur Giri Salaka
Telah dibaca 0 kali
Pengantin Menyesal Salah Pilih Vendor Dekorasi Pernikahan, Mengaku Tertipu Portofolio
Telah dibaca 0 kali
Dugaan Korupsi di Bank Pemerintah, Kredit Modal Kerja Rp2 Miliar Digelapkan
Telah dibaca 0 kali
Kisah Gus Maksum Sembuhkan Pemabuk Hanya dengan Sepucuk Surat, Karomah Wali
Telah dibaca 0 kali
Semeru, Gunung Tertinggi Jawa yang Menyimpan Misteri
Telah dibaca 7 kali
Tidak Melulu Putih Ini Warna-Warna Petir
Telah dibaca 14 kali
Relawan Prabowo Dukung Isran Noor, Kode IKN Lanjut?
Telah dibaca 49 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 23 November 2024
Telah dibaca 49 kali
Melihat Desa Kecil di NTB yang Membangkitkan Harapan Hutan Bakau
Telah dibaca 14 kali
Pertama di Asia, Hotel Berkonsep Storytelling Resmi Dibuka di Jakarta
Telah dibaca 21 kali
Survei PUSKAPI, Banyak Warga Musi Banyuasin Belum Tahu Ada Pilkada Sumsel 2024
Telah dibaca 42 kali
Waktu Terbaik Sholat Taubat, Lengkap dengan Bacaan Dzikir dan Doanya
Telah dibaca 63 kali
Maruarar Sirait: Jokowi dan Prabowo Hanya Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
Telah dibaca 56 kali
Jelajah Keunikan dan Pesona Pulau Tikus Bengkulu
Telah dibaca 70 kali

Advertisement

Advertisement

Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara berada di ruang tunggu KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Darman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan baggage handling system (BHS) di 6 bandara. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan TPPU di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5). KPK menjerat korporasi dengan sangkaan TPPU berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

ilustrasi KPK