Berita Baleg DPR Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 5

Baleg baru akan membahas bagaimana mekanisme uji publik ini dilakukan di tengah darurat corona pada Senin, 6 April 2020.

Reli Harga Bitcoin Terhenti, Ada Apa?
Designer of the Year Jonathan Anderson Bakal Absen dari Milan dan London Fashion Week 2025, Ada Apa?
Telah dibaca 0 kali
Tom DeLonge Gitaris Blink-182 Sebut Drones di New Jersey Bisa Jadi UFO
Telah dibaca 0 kali
Ciri-ciri Vertigo: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 0 kali
Model Baju Kebaya Modern, Cocok Dipadupadankan dengan Rok atau Hijab
Telah dibaca 0 kali
Saksikan Sinetron Saleha Episode Rabu 18 Desember 2024 Pukul 18.15 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Telah dibaca 0 kali
Ciri Orang Mau Meninggal: Tanda-Tanda Medis dan Spiritual
Telah dibaca 7 kali
Ciri Orang Meninggal karena Asam Lambung: Kenali Gejala dan Penanganannya
Telah dibaca 0 kali
YPP Membantu Warga Brebes dan Tegal
Telah dibaca 0 kali
12 Tempat Wisata Ekstrem di Indonesia yang Menguji Adrenalin, Kamu Berani Coba?
Telah dibaca 7 kali
Membuka Wawasan Mahasiswa tentang Peran dan Transformasi Profesi di Dunia Digital
Telah dibaca 0 kali
Jelang Libur Nataru 2024/2025, Terminal Kalideres Gencar Lakukan Ramp Check
Telah dibaca 0 kali
Ciri-Ciri Virus: Karakteristik, Struktur, dan Dampaknya
Telah dibaca 0 kali
Fungsi Relay pada Motor: Komponen Kecil dengan Peran Besar
Telah dibaca 7 kali
Dampak Barang Mewah dan Layanan Premium Kena PPN 12 Persen
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Menkumham Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Rapat membahas 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkumham Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Baleg DPR membuka peluang mengurangi jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020-2021 dari 50 RUU menjadi 40 RUU prolegnas prioritas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkumham Yasonna Laoly bersiap menyerahkan berks kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Baleg DPR membuka peluang mengurangi jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020-2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkum HAM Yasonna Laoly (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ilustrasi kartu SIM

Angota DPR Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menilai gugatan perusahaan kepada karyawan JICT tidak memiliki dasar hukum, Jakarta, Minggu (28/5). (Liputan6.com/JohanTallo)

Suasana gedung Parlemen saat dilakukan pembersihan gedung, Senayan, Jakarta, Senin (31/7). Bersih - bersih ini dilakukan tiga bulan sekali untuk perawatan Gedung MPR/DPR/DPD. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas membentangkan poster saat menggelar aksi dukungan terhadap KPK di Gedung Merah Putih, Kamis (12/9/2019). Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Anggota IDI mengenakan ikat kepala berfoto bersama Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4). (Liputan6.com/JohanTallo)

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4). (Liputan6.com/JohanTallo)

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Oetama Marsis memaparkan pendapatanya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4). (Liputan6.com/JohanTallo)

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)

Firman Subagyo juga mempertanyakan kenapa DPR seperti memaksakan RUU Penyiaran yang sedang di sinkronisasi di Baleg tanpa ikuti prosedur.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo memimpin Tim Baleg DPR melakukan sosialisasi Undang-Undang Desa.

Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Hanafi Rais melakukan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa kepada para kepala desa

Badan Legislasi DPR secara serentak mengirim empat tim, masing-masing ke Wonogiri, Klaten, Sleman, dan Bantul untuk sosialisasi UU Desa.

Anggota MKD Sufmi Dasco Ahmad. (Ist)

Anggota Komisi III DPR, Pimpinan KPK dan pejabat terkait lainnya saat berpose di depan Gedung KPK yang baru di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/2). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Demonstran dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Musisi menggelar Aksi memasang spanduk di Depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2/2016). Dalam aksinya mereka menuntut "Tolak Revisi UU KPK".(Liputan6.com/Johan Tallo)

Kepala Bagian Politik Kerajaan Belanda Nico Schrmers (kiri) beserta peneliti Lembaga Internasional Anti Terorisme Tanya Saja Mehra dan Christophe Paulussen saat rapat konsultasi dengan Badan Legislasi DPR, Jakarta, (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kepala Bagian Politik Kerajaan Belanda Nico Schrmers (kiri) beserta peneliti Lembaga Internasional Anti Terorisme Tanya Saja Mehra dan Christophe Paulussen saat rapat konsultasi dengan Badan Legislasi DPR, Jakarta, (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kepala Bagian Politik Kerajaan Belanda Nico Schrmers (kiri) beserta peneliti Lembaga Internasional Anti Terorisme Tanya Saja Mehra dan Christophe Paulussen saat rapat konsultasi dengan Badan Legislasi DPR, Jakarta, (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peneliti Lembaga Internasional Anti Terorisme Christophe Paulussen (kanan) saat rapat konsultasi dengan Badan Legislasi DPR, Jakarta, (17/2). Rapat konsultasi membahas isu terorisme dan penanggulangan gerakan radikalisme. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)

(Liputan6.com/Devira Prastiwi)

1
2
3
4
5
6