Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D atau dikenal sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019. Sebelumnya ia merupakan Wakil Menteri Keuangan RI pada Kabinet Republik Indonesia Bersatu II. Bambang Brodjonegoro dikenal baik di kalangan akademisi. Masa kecil hingga kuliah strata 1 dihabiskan Bambang di Jakarta. Ayahnya, Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro, ialah mantan rektor UI tahun 1964-1973. Bambang Brodjonegoro menurunkan kepandaian ayahnya, tak heran jika Bambang sudah bergelar doktor di usia 31 tahun.

Lulusan sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dan ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini memulai karir sebagai staf pengajar di almamternya tersebut. Setelah menyelesaikan strata 1 pada 1990, ia melanjutkan pendidikan formal tingkat magister pada Unevrsity of Illionis di Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan lulus tahun 1993. Kemudian melanjutkan program doktoral di universitas yang sama dan lulus tahun 1995. Ia pernah menjadi dosen tamu di The Department of Urban and Regional Planning, University of Illionis at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada November 2002.

Gantikan Sofyan Djalil Sebagai Kepala Bappenas

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi membenarkan jika Bambang Brodjonegoro dan Sofyan Djalil termasuk dalam jajaran menteri yang terkena perombakan (reshuffle) kabinet jilid II.

Namun keduanya tetap bertahan dan menduduki kursi baru di pemerintahan. Bambang disebutkan akan duduk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Sementara Sofyan Djalil menempati posisi baru sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Iya betul Pak Bambang jadi Kepala Bappenas, dan Sofyan Djalil Menteri ATR," kata Sofjan

Terima Pelajaran Soal Koperasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro bercerita pengalaman pribadinya ketika duduk di bangku SMA dan kuliah. Bambang mengakui, pelajaran yang diterimanya waktu itu belum mendukung adanya pengembangan koperasi sebagai penunjang ekonomi nasional.

Bukan tanpa alasan, ‎Bambang mengatakan ketika kuliah sendiri pelajaran yang diterima hanya sebatas sejarah serta pemilahan dengan badan usaha lain. Alhasil, pada realitasnya peran koperasi bagi perekonomian kurang signifikan. "Saya sendiri karena waktu itu di SMA jurusan IPA harus ambil mata kuliah ekonomi dan sebagian koperasi, dan waktu S1 Fakultas Ekonomi ambil mata kuliah koperasi. Tapi yang saya dapat, dari pegalaman SMA dan universitas yang diajarkan adalah sejarah koperasi, koperasi di pertama di mana," ‎kata dia dalam acara penandatangan kerja sama pembiayaan antara PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia, di Hotel Santika Premiere Jakarta.

Padahal, lanjut Bambang, koperasi seharusnya bisa berperan pada perekonomian nasional. Menurut dia, koperasi seharusnya bisa setara dengan badan usaha lain seperti PT yang berguna untuk menggerakkan perekonomian. Dia menjelaskan, bahkan di negara lain koperasi bisa berkembang dengan baik dan lahir menjadi satu korporasi yang besar. 

Oleh kar‎enanya, dia menganggap pentingnya modifikasi untuk mata pelajaran di bangku sekolah dan kuliah. Dia meminta, kementerian terkait untuk menyiapkan kurikulum yang tepat bagi pelajar.

Korupsi Bikin Ekonomi RI Goyah

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan korupsi salah satu biang keladi perekonomian Indonesia tidak stabil. Bambang mengatakan, dengan adannya praktik korupsi maka akan mengurangi penerimaan negara dan membuat keuangan negara semakin besar.

Bambang mengungkapkan, kondisi keuangan negara tersebut membuat anggaran defisit. Hal ini akan membuat rupiah mengalami pelemahan.

"Defisit anggaran lebih besar dari yang diharapkan, mengganggu dan ujungnya ketidakstabilan mata uang dan lain-lain," tuturnya. Untuk itu, Bambang bertekad untuk mencegah praktik korupsi pada instansinya, jika hal tersebut sudah terlanjur terjadi maka ia akan melakukan tindakan.

"Saya semakin mendalami betapa petingnya medahulukan upaya mencegah korupsi, kalau terjadi diambil kebijakan," pungkasnya.

Jadi Menkeu Terbaik Ke-2 di Asia Pasifik

Bambang Brodjonegoro menyabet peringkat kedua Finance Minister of the Year 2015 versi FinanceAsia. FinanceAsia merupakan lembaga penerbitan terkemuka di bidang keuangan dan pasar modal di Asia. Dari keterangan resmi yang diperoleh Liputan6.com, Jakarta, penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Bambang di negara-negara Asia Pasifik.

Diantaranya dalam mengelola anggaran, kebijakan fiskal, pembangunan pasar modal, dan reformasi struktural untuk menghadapi tantangan ekonomi di 2015 yang semakin sulit. Diangkat pada November 2014, FinanceAsia menilai mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini telah berhasil melakukan berbagai kebijakan penting, salah satunya memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). 
 
Dalam masa kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, Bambang dihadapkan pada kondisi perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas pada sektor energi. Namun rasio utang terhadap Produk Dalam Negeri (GDP) Indonesia menurun. Gebrakan ini menambah ketersediaan dana tunai yang diarahkan untuk belanja infrastruktur. 

Pengusaha Jangan Mudah Menyerah Saat Ekonomi Lesu

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyindir para pelaku usaha yang terkesan kaget dengan anjloknyapertumbuhan ekonomi dan pelemahan harga komoditas akibat rencana bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed), mulai dari penghentian stimulus moneter sampai rencana kenaikan tingkat suku bunga AS.

"Kebanyakan dunia usaha seolah-olah kaget dengan sesuatu yang sudah diketahui bahwa harga komoditas yang tinggi pasti akan turun, tidak akan bertahan lama. Tetapi mereka ini tetap bereaksi kaget karena mereka kurang memiliki antisipasi dan persiapan," tegas dia di kantornya, Jakarta.

Bambang mencontohkan fakta ini pada booming harga komoditas batu bara dan properti. Pengusaha, sambungnya, selalu menganggap normal kondisi lonjakan harga jual properti dalam waktu cepat. Padahal dia menilai, booming sektor properti secara instan sangat tidak rasional.

Bambang mengimbau agar para pelaku usaha saat ini mampu melihat, menemukan, dan bertindak cepat dalam merealisasikan peluang. Pengusaha yang mampu melakukan hal tersebut, diyakini dia, akan bertahan di tengah deraan kesulitan ekonomi.

Indonesia Bukan Negara Proteksionis

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mencoba memberikan pengertian mengenai kebijakan pemerintah melarang ekspor mineral mentah awal tahun lalu di salah satu forum diskusi World Economic Forum on East Asia 2015 di Jakarta.

Menurutnya, keputusan itu diambil demi memberikan nilai tambah untuk produk yang diekspor dari dalam negeri."Saya harus katakan, saya tak setuju kalau dibilang kami negara tertutup. Kami tidak proteksionis dan terbuka pada negara lain," terangnya di acara diskusi World Economic Forum on East Asia 2015 di Jakarta,

Bambang menjelaskan, Indonesia tak bisa terus menerus mengirim komoditas mentah dan harus belajar memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumber daya alam yang dikirim ke luar negeri. Terlebih lagi jika Indonesia ingin bergantung pada sektor manufaktur. Menurutnya, pemahaman value-added tersebut yang mendasari kebijakan larangan mineral mentah ke luar negeri dan sebaiknya dipahami negara lain.

Masyarakat Ubah Pola Pikir Investasi

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta kepada masyarakat mengubah pemikiran soal investasi keuangan. Selama ini masyarakat lebih banyak memilih menyimpan dana dalam bentuk deposito di bank sebagai investasi. Akibatnya perbankan berlomba-lomba memberikan bunga dengan deposito yang tinggi untuk menarik minat nasabah.

Kompetisi antar bank dalam mematok bunga deposito tersebut sangat berdampak kepada biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank. Dengan memberikan bunga deposito tinggi maka bank harus mengeluarkan dana lebih besar. Tentu saja hal tersebut pada ujungnya berdampak pada suku bunga kredit.

Dia mencontohkan, anggaran pemerintah daerah (pemda) banyak disimpan di berbagai bank. Bank tersebut bukan hanya Bank Pembangunan Daerah (BPD) saja namun juga bank umum lainnya. Alasannya, pemda mencari bank yang memberikan bunga tinggi.