Berita Begal Demokrasi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Menurut Bamsoet, apa yang dilakukan Menkumham terhadap Partai Golkar dan PPP adalah melawan hukum dan sarat dengan kepentingan politik.

Cara Mengatasi Rambut Mengembang: Panduan Lengkap untuk Rambut Halus dan Lembut
Cara Menyembuhkan Asam Lambung Secara Total: Panduan Lengkap
Telah dibaca 0 kali
Cara Masak Semur Jengkol yang Lezat dan Empuk
Telah dibaca 0 kali
Calon Wali Kota Tangerang Sachrudin Minta Pendukungnya Kawal Suara hingga KPU
Telah dibaca 0 kali
Update Data Suara Pilkada Bali 2024 di KPU, Ini Hasil TPS dan Progres Rekapitulasi
Telah dibaca 0 kali
KAI Bidik Cuan dari Bisnis Iklan di LRT Jabodebek
Telah dibaca 0 kali
Mencekamnya Konser Metallica di Jakarta Tahun 1993, Area Panggung Tak Keruan hingga Dinodai Kerusuhan, Penjarahan dan Pembakaran
Telah dibaca 0 kali
Cara Membuat Tumis Kangkung yang Lezat dan Bergizi
Telah dibaca 0 kali
Cara Membuat Fla Puding: Panduan Lengkap untuk Hasil Lezat dan Sempurna
Telah dibaca 0 kali
Cara Melakukan Lari Zig Zag: Teknik, Manfaat, dan Tips untuk Pemula
Telah dibaca 0 kali
Apa Perbedaan CEO dan Direktur: Memahami Peran Kunci dalam Struktur Perusahaan
Telah dibaca 0 kali
Cara Membuat Tongseng Ayam Lezat dan Mudah, Ini Resep Lengkapnya
Telah dibaca 0 kali
Cara Menghilangkan Benjolan di Leher Kanan: Panduan Lengkap
Telah dibaca 0 kali
Polisi Selidiki Kecelakaan di Tangerang, 9 Kendaraan Rusak dan 3 Orang Luka
Telah dibaca 0 kali
Habiskan Rp 521 Juta Untuk Oplas, Ini 6 Potret Terbaru Mawar AFI Bikin Pangling
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Suasana jumpa pers Menkumham Yasonna Laoly di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol kubu Agung Laksono. (Liputan6.com/Herman Zakharia)