Berita BNPP Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dar...

02:03
News
BNPP Genjot Pembangunan di Perbatasan Merauke

Arti Mimpi Dikasih Uang Menurut Islam, Simak 8 Tafsir dan Maknanya yang Perlu Diketahui
Malaysia Jadi Negara Pertama yang Izinkan Zakat Pakai Kripto
Telah dibaca 0 kali
Fungsi Align Left dan Fitur Perataan Teks Lainnya di Microsoft Word
Telah dibaca 0 kali
Kecelakaan di Tol Cipularang, Sopir Bus Diamankan
Telah dibaca 0 kali
Squid Game 2 Rilis Hari ini, Berikut Jam Tayangnya
Telah dibaca 0 kali
Model Baju Wanita buat Kondangan, 7 Motif Cantiknya Elegan dan Anti Norak
Telah dibaca 0 kali
Fungsi Photoshop: Panduan Lengkap Penggunaan dan Fitur Utama
Telah dibaca 0 kali
1.500 Narapidana Kabur dari Penjara Mozambik, Ada Apa?
Telah dibaca 0 kali
5 Cara Alami Menumbuhkan Alis yang Tebal dan Sehat, Dijamin Ampuh
Telah dibaca 0 kali
Fungsi GetContact: Mengenal Fitur dan Cara Penggunaan Aplikasi Pelacak Nomor
Telah dibaca 0 kali
Demi Kelancaran Liburan Nataru, Mitsubsihi Siapkan 60 Dealer Siaga
Telah dibaca 0 kali
7 Pernikahan Selebriti Tanah Air yang Tak Pernah Terlihat Pacaran, Hebohkan Penggemar
Telah dibaca 0 kali
Okupansi Hotel Naik saat Libur Nataru tapi Dibayangi PPN 12 Persen
Telah dibaca 0 kali
Mega Mandiri Properti Jual Semua Saham Mega Manunggal, Ada Apa?
Telah dibaca 0 kali
Simpolong Tattong, Gaya Sanggul Bugis yang Melambangkan Kekuatan
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). (Dok. Kemendagri)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro. (Ist)

Survei Jalur Tak Resmi atau JTR pada jalur perlintasan antar negara RI-Malaysia yang dilaksanakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara terpadu bersama-sama dengan sejumlah instansi. (Dok. Ist/BNPP)

BNPP bersama Imigrasi dan Bea Cukai serta Satgas Pamtas secara berkala melakukan patroli bersama dalam rangka pengawasan pada jalur tidak resmi lintas batas negara. (Dok. IST/BNPP)

BNPP dalam upaya meminimalisir jalur perbatasan negara yang tak resmi. (IST/Dok. BNPP)

Gelar Rakordal, BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara.

BNPP sedang berfokus pada ekonomi masyarakat agar mencegah segala bentuk hal-hal tak diinginkan di lintas batas negara dari jalur darat atau jalur tak resmi (JTR), terutama di perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. (Dok. IST/BNPP)

BNPP Kemendagri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020. (Istimewa)

Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw saat dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kemendagri. (Tim Humas BNPP)

Komjen Paulus Waterpaw saat pelantikan di Kemendagri, Kamis (21/10/2021)

Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw. (Liputan6.com/Reza Perdana)

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. (Foto: Kementerian PUPR)

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendagri dan BNPP Tahun 2019 di Ruang Konsultasi, Gedung Tower Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Megawati resmi membuka Lomba Cerdas Cermat di lingkup Kemendagri dan BNPP.

Pos Lintas Batas Motaain yang memisahkan Indonesia dengan Timor Leste. (Liputan6.com/Ola Keda)

Mendagri Tjahjo Kumolo saat rapat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang masih belum memiliki E-KTP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) jelang laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang belum memiliki E-KTP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) saat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang masih belum memiliki E-KTP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pencanangan gerakan pembangunan terpadu perbatasan atau gerbang dutas oleh BNPP diharapkan bisa segera dirasakan masyarakat di Merauke.

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama ketua Bawaslu, Abhan (kanan) saat menyambangi kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/1). Tjahjo menuturkan, kedatangannya ke gedung Bawaslu ingin mengetahui kesiapan pengawas Pemilu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

DPRD Katingan konsultasi ke Kemendagri untuk makzulkan sang bupati.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberi sambutan pada peresmian Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis (19/5). Keberadaan kantor baru itu diharap dapat memperlancar kordinasi BNPP dengan sejumlah stakeholders (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mendagri Tjahjo Kumolo mengambil nasi tumpeng pada peresmian Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, (19/5). BNPP merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengkordinasikan pengelolaan perbatasan negara. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Seorang pegawai keluar dari Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang baru diresmikan di Jakarta, Kamis (19/5). Keberadaan kantor baru itu diharap dapat memperlancar kordinasi BNPP dengan sejumlah stakeholders (Liputan6.com/Faizal Fanani)