Berita BNPP Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dar...

02:03
News
BNPP Genjot Pembangunan di Perbatasan Merauke

Angkringan di Solo Ini Jadi Tempat Favorit Prabowo Menjamu Jokowi hingga Gibran
NASA Pecahkan Rekor Baru Komunikasi Laser Melintasi Alam Semesta
Telah dibaca 0 kali
Meraih Ridha Allah SWT Bahkan Jadi Wali Itu Gampang, Bisa dari Hal Sederhana Harian Ini Kata Gus Baha
Telah dibaca 0 kali
7 Pembelian Terburuk Sepanjang Masa Manchester United, Termasuk Rekor Transfer Termahal
Telah dibaca 14 kali
Ide Aktivitas Seru Saat Berkunjung ke Pantai Losari Makassar
Telah dibaca 14 kali
Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?
Telah dibaca 21 kali
Tips Menjaga Kerenyahan Jamur Tiram Krispi Tanpa Lembek, Cocok untuk Jualan
Telah dibaca 14 kali
Es Batu untuk Hangatkan Ayam Kentucky? Begini Langkah Mudahnya
Telah dibaca 49 kali
Hasto Ungkap Pesan Megawati: Kader PDIP Jangan Terlena di Zona Nyaman
Telah dibaca 77 kali
Klemuk Bike Park Batu Jadi Penentu Juara Umum 76 Indonesian Downhil 2024
Telah dibaca 70 kali
Ayam Kalsiboard, Kandang Ayam Ramah Lingkungan Karya Mahasiswa UNY
Telah dibaca 84 kali
GERD adalah Penyakit Asam Lambung yang Perlu Diwaspadai
Telah dibaca 84 kali
Mengenal Lebih dalam tentang Introvert: Ciri, Tipe, dan Cara Mengembangkan Diri
Telah dibaca 77 kali
Memahami Trust Issue Adalah Langkah Awal Mengatasi Masalah Kepercayaan
Telah dibaca 77 kali
Anxiety Disorder: Memahami Gangguan Kecemasan dan Cara Mengatasinya
Telah dibaca 70 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). (Dok. Kemendagri)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro. (Ist)

Survei Jalur Tak Resmi atau JTR pada jalur perlintasan antar negara RI-Malaysia yang dilaksanakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara terpadu bersama-sama dengan sejumlah instansi. (Dok. Ist/BNPP)

BNPP bersama Imigrasi dan Bea Cukai serta Satgas Pamtas secara berkala melakukan patroli bersama dalam rangka pengawasan pada jalur tidak resmi lintas batas negara. (Dok. IST/BNPP)

BNPP dalam upaya meminimalisir jalur perbatasan negara yang tak resmi. (IST/Dok. BNPP)

Gelar Rakordal, BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara.

BNPP sedang berfokus pada ekonomi masyarakat agar mencegah segala bentuk hal-hal tak diinginkan di lintas batas negara dari jalur darat atau jalur tak resmi (JTR), terutama di perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. (Dok. IST/BNPP)

BNPP Kemendagri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020. (Istimewa)

Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw saat dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kemendagri. (Tim Humas BNPP)

Komjen Paulus Waterpaw saat pelantikan di Kemendagri, Kamis (21/10/2021)

Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw. (Liputan6.com/Reza Perdana)

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. (Foto: Kementerian PUPR)

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendagri dan BNPP Tahun 2019 di Ruang Konsultasi, Gedung Tower Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Megawati resmi membuka Lomba Cerdas Cermat di lingkup Kemendagri dan BNPP.

Pos Lintas Batas Motaain yang memisahkan Indonesia dengan Timor Leste. (Liputan6.com/Ola Keda)

Mendagri Tjahjo Kumolo saat rapat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang masih belum memiliki E-KTP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) jelang laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang belum memiliki E-KTP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) saat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang masih belum memiliki E-KTP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pencanangan gerakan pembangunan terpadu perbatasan atau gerbang dutas oleh BNPP diharapkan bisa segera dirasakan masyarakat di Merauke.

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama ketua Bawaslu, Abhan (kanan) saat menyambangi kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/1). Tjahjo menuturkan, kedatangannya ke gedung Bawaslu ingin mengetahui kesiapan pengawas Pemilu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

DPRD Katingan konsultasi ke Kemendagri untuk makzulkan sang bupati.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberi sambutan pada peresmian Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis (19/5). Keberadaan kantor baru itu diharap dapat memperlancar kordinasi BNPP dengan sejumlah stakeholders (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mendagri Tjahjo Kumolo mengambil nasi tumpeng pada peresmian Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, (19/5). BNPP merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengkordinasikan pengelolaan perbatasan negara. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Seorang pegawai keluar dari Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang baru diresmikan di Jakarta, Kamis (19/5). Keberadaan kantor baru itu diharap dapat memperlancar kordinasi BNPP dengan sejumlah stakeholders (Liputan6.com/Faizal Fanani)