![Pemain Timnas Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Jay Idzes (kedua kiri) pada laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di My Dinh Stadium, Vietnam, Selasa (26/03/2024). (Dok.PSSI)](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/blank.png)
Informasi Umum
- PengertianBadan Pemeriksa Keuangan atau disingkat menjadi BPK merupakan sebuah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat
- Didirikan1 Januari 1947
Kualifikasi Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Lihat SemuaIni 6 Alasan Mengapa Olahraga Lari Kurang Cocok Bagi Penderita Obesitas
Telah dibaca 0 kaliPelamar CPNS 2024 Kementerian ESDM Boleh Pakai Meterai Tempel
Telah dibaca 0 kali6 Potret Kebersamaan Baim Wong dan Paula Verhoeven, Diisukan Akan Cerai
Telah dibaca 0 kaliBYD Kejar Toyota dan Volkswagen Jadi Merek Mobil Terlaris di Dunia
Telah dibaca 14 kaliHasil UEFA Nations League: Belanda Cukur Bosnia 5-2
Telah dibaca 0 kali3 Resep Asinan Kiamboy yang Viral di TikTok, Rasanya Asam Segar Bikin Nagih
Telah dibaca 14 kaliDua Bersaudara Bintang NFL Ini Raih Kontrak Podcast Senilai Rp 1,5 Triliun
Telah dibaca 14 kali
Dasar Hukum
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Sejarah
Berdasarkan dasar hukum tersebut, keluarlah Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947, saat itu berkedudukan sementara di Kota Magelang. Setelah itu, dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta.
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor. DPK merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Setelah kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS.
Kemudian pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.