Berita Bupati Halmahera Timur Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Selain pidana penjara, Bupati Nonaktif Halmahera Timur juga harus membayar denda Rp 250 juta atau diganti pidana kurungan 6 bulan.

Rupiah Jadi Mata Uang Paling Perkasa di Asia Pagi Ini, Ini Buktinya
Dukung Pilkada Serentak 2024, PLN Icon Plus Berikan Layanan Konektivitas Andal
Telah dibaca 0 kali
61 RT di Jakarta Terendam Banjir Usai Diguyur Hujan Rabu Kemarin 27 November 2024
Telah dibaca 0 kali
Ridwan Kamil-Suswono Yakin Pilkada Jakarta 2 Putaran, Arief: Kita Akan Kerahkan Seluruh Kekuatan
Telah dibaca 0 kali
Hasil Pilkada Maluku Utara 2024, Sherly Tjoanda Istri Mendiang Benny Laos Pimpin Perolehan Suara
Telah dibaca 0 kali
7 Potret Pernikahan Mario Randy Anak Andy F Noya, Marlo Belum Mau Nyusul
Telah dibaca 0 kali
Cara Menghilangkan Jerawat di Jidat: Panduan Lengkap dan Efektif
Telah dibaca 0 kali
Tren Teknologi AI dan Cyber Security Melambung, MTDL Optimis Kinerja Cerah di Sisa 2024
Telah dibaca 0 kali
Cek Daftar HP Xiaomi yang Kebagian HyperOS 2, Ini Jadwal Rilisnya
Telah dibaca 0 kali
Tari yang Berasal dari Jawa Barat Adalah Warisan Budaya yang Memukau
Telah dibaca 0 kali
Dear yang Masih Suka Meninggalkan Sholat, Dengar Nasihat Menyentuh Ustadz Das'ad Latif Ini
Telah dibaca 0 kali
Sederet Peluang Investasi Hasil Kunjungan Prabowo ke Inggris
Telah dibaca 0 kali
Lana Del Rey Siapkan Album Anyar The Right Person Will Stay, Rilis Mei 2025
Telah dibaca 0 kali
Hasil Quick Count Pilkada Jabar 2024 Menurut 2 Lembaga Survei Terpercaya, Dedi-Erwan Unggul Telak
Telah dibaca 0 kali
350 Best Friend Quote untuk Sahabat Sejati
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016, Rudi Erawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Sidang mendengar keterangan saksi ahli meringankan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudy Erawan di KPK, Jakarta, Senin (14/5). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menteri PUPR, M Basuki Hadimuljono berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/5). Basuki Hadimuljono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudy Erawan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menteri PUPR, M Basuki Hadimuljono usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (14/5). Basuki Hadimuljono diperiksa sebagai saksi terkait dalam kasus suap senilai Rp 6,3 M dalam proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kanan) dan pengacara HM Saifudin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (11/5). Rudi Erawan diperiksa terkait suap senilai Rp 6,3 M proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kiri) dan pengacara HM Saifudin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (11/5). Saifudin menandatangani berkas P21 suap penanganan perkara di PN Klas IA Khusus Tangerang. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (dua kiri) dan pengacara HM Saifudin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (11/5). Rudi Erawan diperiksa terkait suap senilai Rp 6,3 M proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kiri) dan Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3). Kedua tersangka menjalani pemeriksaan lanjutan terkait suap. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Dua tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kiri) dan Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra (kanan) menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3). Adriatma diperiksa sebagai tersangka terkait suap proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan mengenakan rompi oranye usai menjani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2). Rudi menjalani pemeriksaan perdana pascaditahan KPK. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan usai menjani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2). KPK menahan Rudi Erawan selama 20 hari sejak 12 Februari 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekspresi Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2). Rudi merupakan tersangka ke-11 kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan di Maluku dan Maluku Utara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekspresi Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (12/2). Diduga besaran suap yang diterima oleh Rudy sebesar Rp6,2 miliar. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ilustrasi Korupsi (Liputan6.com/Andri Wiranuari)