Berita cipta kerja Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah melemahkan hak-hak pekerja, membuat pekerja semakin sul...

Kemensos Siap Tampung Pelaku Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak Jaksel
Pelaku Penipuan Pembelian Biji Kopi dan Lada Rp10,36 M di Lampung Ditangkap di Cimahi
Telah dibaca 0 kali
Teleskop JWST Berhasil Ungkap Misteri Galaksi Sombrero
Telah dibaca 0 kali
Link Live Streaming LaLiga Real Mallorca vs Barcelona di Vidio, Sebentar Lagi Mulai
Telah dibaca 0 kali
Sentilan Gus Baha, Yang Menjaga Islam Itu Bukan NU atau Muhammadiyah, Lalu Siapa Gus?
Telah dibaca 0 kali
Cara Membangun Mental Kuat, Kebiasaan yang Harus Anda Miliki Setiap Hari untuk Hasil Maksimal
Telah dibaca 0 kali
Cara Alami Menurunkan Kolesterol dan Tekanan Darah Tinggi, Racikan Jamu Serai Tradisional Mudah dan Segar
Telah dibaca 7 kali
Manfaat Konsumsi Telur Setiap Hari, Rahasia Berat Badan Ideal dan Kesehatan Optimal
Telah dibaca 7 kali
6 Kemenangan Terbaik Arsenal saat Jamu Manchester United: Bakal Terulang Lagi?
Telah dibaca 7 kali
YG Entertainment Umumkan Perubahan Sistem di TREASURE, Ganti Leader Mulai 2025
Telah dibaca 14 kali
Satu Bulan Lebih Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran, Apa Capaian Pentingnya?
Telah dibaca 14 kali
Daya Tarik Desa Wisata Kaki Langit di Bantul
Telah dibaca 14 kali
16 Peserta Siap Berkompetisi G Darts Trophy Bali, Ada Pemain Ekspatriat
Telah dibaca 14 kali
Roni Rakhmat Ditunjuk sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Gantikan Risnandar yang Terjaring OTT KPK
Telah dibaca 14 kali
Sikap Perempuan yang Membuat Pria Jatuh Hati, Pelajari Hal Ini untuk Tingkatkan Kecantikan di Mata Pria
Telah dibaca 77 kali

Advertisement

Advertisement

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam diskusi publik dengan tema “Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga” di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan. (Foto: Istimewa).

Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo bersama sekjen partai koalisi mengikuti rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Ilustrasi CPO 1 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Dalam aksinya mereka meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

ilustrasi Cek Fakta

Ratusan buruh dari FSMPI dan Perwakilan Daerah KSPI terlibat saling dorong dengan polisi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

DEMO SETAHUN JOKOWI MA’RUF AMIN: Massa berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi yang bertepatan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin itu meminta dikeluarkannya Perppu pencabutan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi (dok: Arief)

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal. (Istimewa)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jefri Nichol (Sumber: Instagram/auliaraflii)

(Foto: Twitter/ @Hasbil_Lbs)

Bendera Partai Buruh berkibar saat aksi demonstrasi kenaikan BBM di Palembang Sumsel (Dok. Pribadi Muhammad Arnold Habibullah Waworuntu / Nefri Inge)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Sebanyak 10.000 orang dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan hadir dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). (merdeka.com/Imam Buhori)

Banner Infografis Buruh Tuntut Upah Minimum 2022 Naik 10 Persen. (Liputan6.com/Trieyasni)

1
2
3
4
5
6
7
8
9