Berita Demokratis Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Megawati menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana.

Lafal Adalah: Pengertian, Aspek, dan Pentingnya dalam Komunikasi
Mengenal Alfabet Adalah Kunci Memahami Bahasa, Begini Sejarah dan Perkembangannya
Telah dibaca 0 kali
Cuaca Indonesia Hari Ini Jumat 22 November 2024: Sebagian Wilayah Turun Hujan Malam Nanti
Telah dibaca 0 kali
Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini 22 November 2024, Ada JPFA hingga RAAM
Telah dibaca 0 kali
Minyak Samin Adalah: Panduan Lengkap Manfaat, Penggunaan, dan Perbedaannya dengan Mentega
Telah dibaca 0 kali
Indonesia-Inggris Panen Kerja Sama dalam Kunjungan Prabowo ke Downing Street
Telah dibaca 0 kali
4 Zodiak yang Sangat Introspektif dan Bijaksana Melebihi Usia Mereka
Telah dibaca 0 kali
5 Turis Backpacker Asing Meninggal di Laos, Diduga Akibat Keracunan Metanol
Telah dibaca 0 kali
Respirasi Sel Adalah Proses Penting dalam Metabolisme Makhluk Hidup
Telah dibaca 0 kali
15 Arti Mimpi Sholat di Masjid, Pertanda Keberkahan atau Peringatan?
Telah dibaca 0 kali
L’Oreal Indonesia Buka Lowongan Kerja Buat Lulusan SMK hingga S1, Simak Cara Daftarnya!
Telah dibaca 0 kali
Intip, Tips Mengatasi Masakan yang Keasinan
Telah dibaca 0 kali
Prediksi BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Bumbu Rivalitas Lama
Telah dibaca 0 kali
26 Titik Ganjil Genap Jakarta yang Tetap Berlaku Meski Jelang Akhir Pekan, Jumat 22 November 2024
Telah dibaca 0 kali
Menjaga Kualitas Sperma: Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Meningkatkan Kesehatannya?
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Tim News).

Presiden Jokowi saat berpidato dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Azwar Anas. (Foto: Tim Zulkfli Hasan)

Pengunjuk rasa pro-demokrasi berkumpul di lapangan Sanam Luang di Bangkok, Thailand (20/9/2020). Ribuan pengunjuk rasa pada hari Sabtu datang untuk unjuk rasa mendukung tuntutan gerakan protes yang dipimpin mahasiswa untuk pemilihan baru dan reformasi. monarki. (AP Photo/Wason Wanichakorn)

Pesta Demokrasi di Papua (Liputan6.com / Katharina Janur)

Ratusan nelayan dari pesisir teluk Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/4/2016). Dalam aksinya, mereka menolak reklamasi teluk Jakarta dan menolak penggusuran pemukiman nelayan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Nelayan membentangkan jala saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/4/2016). Dalam aksinya, mereka menolak reklamasi teluk Jakarta dan menolak penggusuran pemukiman nelayan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Nelayan membentangkan spanduk penolakan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/4/2016). Dalam aksinya, mereka menolak reklamasi teluk Jakarta dan menolak penggusuran pemukiman nelayan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Petugas polisi berjaga di depan kantor Freeport, Kuningan , Jakarta, Jumat (18/12). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sejumlah massa Aktivis mahasiswa menyambangi kantor Freeport, Kuningan , Jakarta, Jumat (18/12). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sejumlah massa Aktivis mahasiswa menyambangi kantor Freeport, Kuningan , Jakarta, Jumat (18/12). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport. (Liputan6.com/Helmi Afandi)