Berita DJP Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 13

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita dua petak tanah di kota Batu Malang.

7
Foto
FOTO: Rencana BEA Materai untuk Belanja Daring

Kapolri Tunjuk 10 Polwan Jadi Kapolres, Ini Daftarnya
Waktu Terbaik untuk Sholat Taubat dan Hajat, Lengkap dengan Doanya
Telah dibaca 0 kali
350 Kata-Kata Ayah untuk Anak Perempuan yang Menyentuh Hati
Telah dibaca 0 kali
Harga Emas Dekati Puncak Sejarah, Simak Ulasannya di Sini
Telah dibaca 0 kali
Gunung Semeru Erupsi Lima Kali Kamis Pagi 13 Maret 2025, Masih Berstatus Waspada
Telah dibaca 0 kali
Bagaimana agar Sholat Tarawih Bisa Menghapus Dosa Masa Lalu? Ini Penjelasan Ustadz Adi Hidayat!
Telah dibaca 0 kali
Komikus Jepang Kei Kusunoki Ungkap Perselingkuhan Suami, Dunia Manga Dibuat Gempar
Telah dibaca 0 kali
Kalender Jawa Maret 2025, Dilengkapi dengan Tanggal Islam dan Weton
Telah dibaca 0 kali
Komisi I ke Panglima: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Harus Sesuai Kompetensi
Telah dibaca 0 kali
Memahami Arti Verb dan Penggunaannya dalam Bahasa Inggris
Telah dibaca 0 kali
Warga Singapura Didakwa atas Pencurian Kripto, Habiskan Rp 8,2 Miliar di Klub
Telah dibaca 0 kali
350 Kata Senja Indah untuk Momen Spesial
Telah dibaca 0 kali
Resep Takjil Simpel yang Bisa Dibuat di Rumah dengan Mudah dan Cepat, Ada Es Doger sampai Pastel Goreng Praktis
Telah dibaca 0 kali
7 Potret Ariel Tatum Pakai Filter Usia Wajah, Syok Tetap Cantik di Tahun 2070
Telah dibaca 0 kali
Mitos dan Kepercayaan Budaya Terkait Gerhana Bulan Total, Bakal Terjadi pada 14 Maret 2025
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Pemohon pajak mengantri untuk mengikuti program Tex amnesty di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (31/3). Hari ini merupakan hari terakhir program pengampunan pajak atau tax amnesty dan akan di tutup pada pukul 00:00. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur 2022 dengan tema Generasi Sadar Pajak, Muda Berkreasi Membangun Negeri.

Warga mengurus layanan perpajakan di Kantor KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta, Rabu (11/3/2020). DJP menargetkan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 15,2 juta atau sekitar 80 persen wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Suasana pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Masyarakat yang memiliki NPWP dan penghasilan tetap setiap bulan, atau dari usaha diimbau segera melaporkan SPT tahunan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Suasana pelayanan pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Banner Infografis Nomor Induk Kependudukan di KTP Dijadikan NPWP. (Liputan6.com/Trieyasni)

Sebuah banner terpasang di depan pintu masuk kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (25/9). Mendekati hari akhir periode pertama, Kantor Pajak membuka pendaftaran pada akhir pekan khusus melayani calon peserta tax amnesty. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Doc. OnlinePajak

Wajib pajak mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Senin (7/3/2022), terdapat 19.703 wajib pajak yang mendaftar program PPS. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Rabu (11/3/2020). DJP menargetkan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 15,2 juta atau sekitar 80 persen wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Warga mengenakan ponsel mencari barang yang ingin dibeli di platform digital di Jakarta, Rabu (15/6/2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menarik bea meterai Rp10 ribu untuk pelanggan platform digital termaksuk belanja online di e-commerce, untuk di atas pembelian Rp5 juta rupiah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Warga mengenakan laptop mencari barang yang ingin dibeli di platform digital di Jakarta, Rabu (15/6/2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menarik bea meterai Rp10 ribu untuk pelanggan platform digital termaksuk belanja online di e-commerce, untuk di atas pembelian Rp5 juta rupiah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Warga mengenakan ponsel mencari barang yang ingin dibeli di platform digital di Jakarta, Rabu (15/6/2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menarik bea meterai Rp10 ribu untuk pelanggan platform digital termaksuk belanja online di e-commerce, untuk di atas pembelian Rp5 juta rupiah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wajib pajak mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Senin (7/3/2022), terdapat 19.703 wajib pajak yang mendaftar program PPS. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

DJP mengumpulkan para wajib pajak prioritas. Mereka antara lain, Gilang Widya Pramana alias biasa dikenal sebagai Juragan 99 dan orang terkaya RI ke-19 versi Majalah Forbes 2021 Otto Toto Sugiri.

Wajib pajak mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Pemerintah memperoleh PPh senilai Rp2,48 triliun setelah 66 hari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wajib pajak menunggu untuk mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Pemerintah memperoleh PPh senilai Rp2,48 triliun setelah 66 hari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Media briefing dengan tema "Perkembangan data penerimaan pajak terkini dan Program Pengungkapan Sukarela".

Wajib pajak mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Pemerintah memperoleh PPh senilai Rp2,48 triliun setelah 66 hari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

NPWP Elektronik (sumber: DJP)

Wajib pajak menunggu untuk mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Pemerintah memperoleh PPh senilai Rp2,48 triliun setelah 66 hari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

7
8
9
10
11
12
13
14
15