Berita HAM Berat Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Peristiwa Kudatuli pada 2024 ini genap berusia 28 tahun. PDIP menyebut, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 itu merupakan tonggak lahirnya refo...

Suzuki Jimny White Rhino Gebrak GJAW 2024, Harga Rp 400 Jutaan
Atang-Annida Janjikan Gebrakan Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Bogor
Telah dibaca 0 kali
Putin: Rusia Akan Kembali Gunakan Rudal Baru dalam Kondisi Tempur
Telah dibaca 0 kali
Tak Hadir Kampanye Akbar Pramono-Rano, Megawati Pilih Berzikir Melawan Intimidasi
Telah dibaca 0 kali
300 Nama Anak Laki-Laki Kristen Modern, Pilihan Terbaik Ada di Sini
Telah dibaca 0 kali
Timnas Esports Indonesia Raih Juara Umum Kejuaraan Dunia IESF 2024, Buktikan Dominasi di Kancah Global
Telah dibaca 0 kali
Mengenal Keunikan Bekantan, Hewan Endemik Asal Kalimantan
Telah dibaca 0 kali
Waspada Penipuan Rekrutmen Pegawai Kereta Cepat Whoosh, Simak Kiat Aman dari KCIC
Telah dibaca 0 kali
Reaksi Nikita Mirzani Setelah Fitri Salhuteru Akhiri Pertemanan: Satu Keluarga Lo, Gue Unfollow!
Telah dibaca 0 kali
Sidat adalah Pangan Lokal yang Miliki Protein Tinggi, Kenapa Sebagian Orang Indonesia Enggan Memakannya?
Telah dibaca 0 kali
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23 November: Dewa United vs Bali United
Telah dibaca 0 kali
Tips Memakai Softlens untuk Mata Minus, Ketahui Risiko dan Efek Sampingnya
Telah dibaca 0 kali
Kampanye Akbar, Pramono Janji Selesaikan Masalah Jakarta dalam 100 Hari Kerja Jika Menang Pilkada
Telah dibaca 0 kali
Keluarga Besar Anies Baswedan hingga Ahok Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano
Telah dibaca 0 kali
Kekayaan Miliarder Elon Musk Sentuh Rekor Rp 5.546 Triliun
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

PDIP menggelar diskusi dalam rangka memperingati 28 tahun Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) di Jakarta, Sabtu (20/7/2024). PDIP mendesak Presiden Jokowi menetapkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Dalam pidatonya, Mahfud MD mengungkapkan beberapa hal yang belum ia tuntaskan saat menjabat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Presiden Jokowi saat Peluncuran Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). (Foto: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com)

Menteri Sosial Tri Rismaharini mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kegiatan peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat di Indonesia. (Foto: Tim Humas Kemensos)

Presiden Jokowi saat menyampaikan pengakuan 12 aksus pelanggaran HAM berat di Indonesia. (Istimewa)

Presiden Jokowi saat menyampaikan pengakuan 12 aksus pelanggaran HAM berat di Indonesia. (Istimewa)