Berita Jalan Berbayar Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 2

Polda Metro Jaya siap mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta perihal jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan.

01:17
News
Pro Kontra Jalan Berbayar di Perbatasan DKI Jakarta

Sehari Jelang Pencoblosan, KPUD Garut Musnahkan Ratusan Surat Suara Pilkada 2024 yang Rusak
Hujan Diprediksi Guyur Lampung Saat Pilkada 2024, BMKG Minta Warga Waspada
Telah dibaca 0 kali
Guru Madrasah Diserempet Mobil dan Ditembak Airsoft Gun di Jepara, Apa Motif Pelaku?
Telah dibaca 0 kali
Penyelamatan Dramatis Pria di Bogor Terjebak Banjir di Atap Rumah
Telah dibaca 21 kali
Tips Memperlambat Putaran Meteran Air: Panduan Lengkap 2024
Telah dibaca 14 kali
Liga Champions: Bek Terlupakan Jadi Kartu Terakhir Arsenal pada Misi Krusial di Markas Sporting CP
Telah dibaca 14 kali
Pelestarian Kebudayaan Dinilai Lebih Mudah dengan Memanfaatkan Teknologi
Telah dibaca 14 kali
7 Tips Lolos Psikotes untuk Fresh Graduate, Begini Strategi dan Simulasinya
Telah dibaca 77 kali
PPEPP Adalah Singkatan dari: Komponen Utama, Manfaat, dan Tantangan Implementasi
Telah dibaca 56 kali
13 Tahun Aturan Upah Minimum Berubah Terus, Apindo: Kami Kecewa!
Telah dibaca 63 kali
FPCI Kembali Gelar CIFP 2024, 7.500 Orang Sudah Mendaftar
Telah dibaca 63 kali
Bacaan Dzikir Nabi Yunus AS saat Berada di Perut Paus, Dikisahkan Ustadz Adi Hidayat
Telah dibaca 63 kali
Meiska Masuk Nominasi IMA Awards 2024, Siap Hadirkan Kejutan di 2025
Telah dibaca 56 kali
Risk and Governance Summit 2024, OJK Dorong Penguatan Governansi Sektor Keuangan Menuju Indonesia Emas
Telah dibaca 63 kali
Indonesia Masters 2025 Digelar Januari, Ini Daftar Harga Tiketnya
Telah dibaca 77 kali

Advertisement

Advertisement

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kanan) dan Kasdam Jaya Brigjen TNI Edy Sutrisno usai rapat koordinasi pengamanan malam tahun baru 2023. (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)

Arus lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (9/1/2023). Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau 'Electronic Road Pricing' (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota yang bertujuan untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan Ibu Kota masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Arus lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (9/1/2023). Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau 'Electronic Road Pricing' (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota yang bertujuan untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/1/2023). Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau 'Electronic Road Pricing' (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dengan usulan besaran tarif sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 sekali melintas. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Gubernur Anies Baswedan menyampaikan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap menjadi salah satu rencana Pemprov DKI Jakarta mengatasi polusi udara di Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

ERP terhubung dengan satelit canggih (Mothership)

Petugas polisi mengarahkan kendaraan berplat nomor ganjil di titik pemeriksaan ganjil-genap Bundaran Senayan, Jakarta, Kamis, (26/8/2021). Mulai 26 sampai 30 Agustus, ganjil genap hanya berlaku di 3 ruas jalan Jakarta yakni, Jalan Sudirman, MH Thamrin, dan HR Rasuna Said (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI menghapus anggaran APBD 2019 sebesar Rp40,9 miliar untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI menghapus anggaran APBD 2019 sebesar Rp40,9 miliar untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kendaraan melintasi gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/11/2019). DKI Jakarta akan mengimplementasikan konsep ERP mulai tahun 2020. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sejauh ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) belum melakukan sosialiasi.

Mesin electronic road pricing (ERP) terlihat di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan lelang proyek jalan berbayar atau ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung (Kejagung). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan lelang proyek jalan berbayar atau ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung (Kejagung). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sejumlah kendaraan melintas dibawah Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (15/3). ERP yang hingga kini belum digunakan diyakini dapat menekan kemacetan di Ibu Kota pengganti sistem ganjil genap. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/11). Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau ERP secara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

CCTV terpasang di dekat alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/11). Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau ERP secara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Alat electronic road pricing (ERP) terpasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/11). Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau ERP secara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pengendara motor melaju di antara mobil di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (4/9). Pemprov DKI menerapkan kawasan ganjil-genap selama 15 jam yang akan menjadi tempat lintas Electronic Road Princing(ERP) atau jalan berbayar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sejumlah kendaraan melaju di antara tiang beton proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (4/9). Pada tahap pertama, ERP atau jalan berbayar akan berlaku di Sudirman dan Jalan HR. Rasuna Said pada Maret 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (4/9). Pemprov DKI bakal menerapkan kawasan ganjil-genap selama 15 jam yang akan menjadi tempat lintas Electronic Road Princing (ERP) atau jalan berbayar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Suasana lalu lintas di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (9/4). Pemerintah Jawa Barat merencanakan mencoba jalan berbayar dengan metode ERP pada 2019 di sejumlah ruas jalan Margonda, Kota Depok. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (9/4). Pemerintah Jawa Barat merencanakan mencoba jalan berbayar dengan metode ERP pada 2019 di sejumlah ruas jalan Margonda, Kota Depok. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (9/4). Pemerintah Jawa Barat merencanakan mencoba jalan berbayar dengan metode ERP pada 2019 di sejumlah ruas jalan Margonda, Kota Depok. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

1
2